Ini Modus Usaha Nakal Langgar Jam Operasional PPKM di Badung

  • Whatsapp
PETUGAS Satgas Kecamatan Kuta Selatan saat menegur usaha warung makan yang masih melanggar pembatasan jam operasional, Selasa (19/1/2021) malam. foto: ist

MANGUPURA – Hingga hari kesembilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Badung, Bali, pelanggaran pembatasan jam operasional masih kerap kali ditemukan di lapangan.

Petugas Satgas Gabungan Covid-19 kabupaten Badung seolah diajak main kucing-kucingan oleh pedagang. Dimana usaha tersebut terlihat memang ditutup pada batas waktu yang ditentukan, yaitu pukul 21.00 Wita. Namun kenyataanya mereka justru kembali beroperasi saat petugas berlalu.

Bacaan Lainnya

Kasatpol PP Badung, IGAK Surya Negara, Rabu (20/1/2021) menerangkan, dari awal diterapkan PPKM di kabupaten Badung hingga Selasa (19/1/2021) malam tercatat total ada 75 usaha yang ditemukan melanggar aturan pembatasan jam operasional yang ditetapkan selama PPKM. Pelanggaran tersebut terjadi di 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Badung, dengan temuan dominan di Kecamatan Abiansemal, Kuta, Kuta Utara dan Mengwi.

Surya Negara mengutarakan, semula usaha tersebut memang terlihat patuh mengikuti aturan tersebut pada saat petugas lewat patroli. Namun kenyataannya saat petugas pergi, usaha tersebut kembali dibuka.

Hal itu diketahui setelah petugas kembali melakukan patroli yang melewati usaha tersebut. Namun jumlah usaha yang kucing-kucingan dengan petugas itu diakuinya bukanlah jumlah total dari temuan pelanggaran tersebut.

“Jam 9 malam memang mereka tutup, tapi setelah patroli kenyataanya mereka kembali buka. Mereka lupa bahwa kita masih patroli sampai malam. Jadi saat kita temukan, mereka kita minta agar tutup. KTP pemilik atau pengelola usaha itu kita sita dan kita buatkan surat peringatan. Mereka kita panggil ke kantor untuk dibuatkan Pernyataan,” sebutnya.

Baca juga :  Tiga Hari Berturut, Tidak Ada Penambahan Kasus Positif Covid-19 Baru di Denpasar, Tiga Pasien Juga Sembuh

Selain jam operasional yang melebihi batas, beberapa usaha tersebut juga diketahui tidak menyiapkan fasilitas dan tidak disiplin mengimplementasikan prokes Covid-19. Adapun jenis usaha tersebut berupa rumah makan, restoran, angkringan, SPBU, perusahaan, dan warung kecil.

“Tanggal 11 kita tertibkan 15 usaha,  tanggal 12 ada 15 usaha, tanggal 13 ada 10 usaha, tanggal 14 ada 6 usaha, tanggak 15  ada 5 usaha, tanggal 16 ada 6 usaha, tanggal 17 ada 5 usaha, tanggal 18 ada 5 usaha dan tanggal 19 ada 8 usaha,” terangnya.

Selain modus kucing-kucingan, pihaknya juga mengaku sempat dikerjai oleh beberapa pegawai dari 7 usaha yang terkena sidak karena melanggar jam tutup operasional. Dimana pegawai usaha tersebut tidak bisa menunjukan KTP saat hendak disita petugas.

Karena itu mereka kemudian diminta menutup usahanya dan diangkut ke kantor induk Satpol PP Badung. Namun saat di mako induk mereka ternyata mengaku mempunyai KTP, namun tidak menunjukan karena beralasan takut.

“Terus terang kami kesal dengan perbuatan mereka yang seolah mempermainkan petugas. Setelah kita sita KTP dan buatkan surat pernyataan, kita hukum mereka untuk pulang dengan jalan kaki,” ungkapnya.

Sejauh ini diakuinya usaha yang melanggar itu baru dikenakan SP 1 dan tidak ada yang mengulang perbuatannya. Terlebih hal itu sudah dibuatkan surat pernyataan, yang mencantumkan apabila mereka ditemukan lagi mengulangi pelanggaran serupa, maka mereka didenda Rp1 juta atau tutup selama 7 hari.

Baca juga :  Pecalang Awasi Protokol Kesehatan Pengunjung Pantai Jimbaran

“Mereka (usaha melanggar) itu kita catat dan kita pantau terus. Kalau perbuatannya diulang maka kita kenakan sanksi sesuai surat pernyataannya,” lugasnya. gay

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.