Hindari Data Penduduk Amburadul, KPU Usul Gandeng Dukcapil Data Pemilih

KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Tidak sinkronnya antara data penduduk dengan data pemilih di suatu wilayah saat pemilu menandakan ada kelemahan dalam proses input data. Menghindari peristiwa ini berulang terjadi, KPU Bali mengusulkan agar proses pendataan pemilih dilakukan sinergi dengan instansi yang mengurus kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil). Gagasan itu dilontarkan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Rabu (16/3/2022).

Lidartawan menguraikan, pelaksanaan pemilu sesungguhnya merupakan bagian dari pendataan penduduk. Sebab, ketika petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) turun untuk memperbarui data pemilih, sebenarnya pada saat itu bisa sekalian dengan sensus penduduk. Singkat kata, untuk mendapat data yang sama tidak perlu dilakukan dua kali dalam waktu berbeda jauh.

Bacaan Lainnya

“Maksudnya begini, KPU melalui PPDP mencari data pemilih, Dukcapil mencari data penduduk. Jangan sampai negara keluar uang banyak untuk mendata penduduk, padahal bisa dilakukan barengan dengan pendataan pemilih,” paparnya.

Lebih jauh diutarakan, misalnya ketika PPDP menemukan ada pemilih meninggal, Dukcapil bisa segera memproses akta kematiannya, tidak perlu lagi menunggu waktu setelah pemilu. Atau ketika ada pemilih baru, yang berarti itu sudah berusia 17 tahun, maka Dukcapil bisa sekaligus melakukan perekaman data. Termasuk bila ada data pemilih pindah domisili, Dukcapil bisa segera memproses administrasinya.

Baca juga :  Banyak Hotel dan Restoran Tak Ambil Dana Hibah, Badung Kembalikan Rp212 Miliar ke Pusat

“Administrasi kependudukan ini bisa selesai lebih cepat dan efisien ketika Dukcapil turun bareng dengan KPU. Saya rasa terobosan ini sangat bisa dilakukan di Bali, karena secara geografi dan demografi juga mendukung. Hubungan kekerabatan di Bali juga masih erat, sehingga memudahkan untuk mendata penduduk,” ungkap mantan Ketua PU Bangli dua periode ini.

Dalam pandangannya, makin tertatanya administrasi pemilih dan kependudukan juga sangat membantu data pembangunan. Manfaatnya antara lain mencegah adanya dobel bantuan sosial (bansos) ke masyarakat. Gagasan ini didaku pernah disampaikan ke Gubernur Bali, I Wayan Koster, pada medio 2020 lalu, dan dijanjikan untuk ditindaklanjuti.

Lidartawan mengakui sinergitas mendata pemilih dan penduduk yang dibayangkan itu butuh anggaran untuk petugas dari Dukcapil. Justru karena perlu anggaran itu, dia mengusulkan ke Gubernur agar instansi yang menangani kependudukan diberi tambahan anggaran untuk pendataan penduduk. Dia mengestimasi nilainya tidak terlalu besar, tapi manfaat yang diperoleh pemerintah daerah sangat besar.

“Seperti di Badung misalnya, kemarin itu ada 60 ribu penduduk yang tidak jelas di mana rimbanya saat PPDP, tapi masih tercantum sebagai penduduk Badung. Ada penduduk di daerah Tuban (Kuta), sekitar bandara yang dulu perumahan, sampai sekarang datanya ada meski rumahnya sudah rata dengan tanah. Kalau data seperti begitu tidak diperbaiki, lalu bagaimana kita berharap kualitas pemilu dan pembangunan kita jadi meningkat?” ucapnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.