Hadapi PSBB, Bupati Giri Prasta Instruksikan Siapkan Sembako untuk Warga Badung

  • Whatsapp
RAPAT pembahasan PSBB dipimpin Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa. foto: ist

MANGUPURA – Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa, Kamis (7/1/2021) memimpin rapat ‘darurat’ membahas kesiapan daerah menghadapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dimulai 11 hingga 25 Januari 2021. Salah satu yang direncanakan adalah pemberian jaring pengaman sosial, berupa sembako untuk seluruh KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Badung.

Adi Arnawa yang dikonfirmasi seusai pertemuan tersebut menjelaskan, sesuai instruksi pimpinan (Bupati), pihaknya diminta segera menyusun langkah-langkah serta rencana aksi menghadapi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlangsung selama dua minggu.

Bacaan Lainnya

“Salah satu arahan pimpinan, kita diminta menyiapkan skenario pemberian jaring pengaman sosial berupa sembako untuk masyarakat,” sebut Adi Arnawa seraya menambahkan, teknis dan sebagainya akan dibahas lagi. Sedangkan untuk sasaran direncanakan untuk seluruh KK yang ada di Kabupaten Badung.

Sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, jumlah KK di Badung 128.398. “Besok (Jumat (9/1/2021) akan akan kembali melakukan pertemuan dengan melibatkan unsur Muspida, termasuk dari Kejaksaan untuk meminta legal opinion,” terangnya.

Disinggung soal kebutuhan anggaran, pejabat asal Pecatu ini menjelaskan, selain bisa menggunakan dana tak terduga, karena kondisi darurat juga dimungkinkan melakukan pergeseran anggaran. “Soal anggaran juga kita mulai bahas besok, OPD terkait kita minta juga menyampaikan data-data yang dibutuhkan besok,”ucapnya.

Baca juga :  Pemkab Tabanan Tutup Sementara DTW Tanah Lot

Rapat yang diikuti OPD terkait juga membahas Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.1 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

“Kita juga membahas poin-poin yang wajib dilaksanakan oleh daerah yang melaksanakan pembatasan kegiatan sesuai Intruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2021. Di antaranya pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 Wita, melaksanakan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen, serta sejumlah ketentuan lainnya,” pungkasnya. nas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.