POSMERDEKA.COM, DENPASAR – “Kegarangan” sorotan dalam materi Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Bali dalam pembahasan Perubahan APBD Provinsi Bali 2026, dipuji Gubernur Wayan Koster. Isinya dinilai sangat tajam, kritis, konstruktif dan mantap.
“Saya menyimak penuh saat Pandangan Umum Fraksi dibacakan (minggu lalu). Terima kasih atas saran dan masukan Dewan,” katanya tersenyum saat sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda jawaban Gubernur atas PU Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya, Senin (21/9/2026).
Menurut Koster, PU Fraksi memang harus “galak” agar suasana hidup dan menggairahkan. Pemprov harus diberi gizi bagus biar hidup semua. “Kalau PU Fraksi loyo, kita ikut loyo,” kelakarnya disambut aplaus Dewa Mahayadnya dan anggota Dewan.
Menjawab pertanyaan Fraksi-fraksi, Koster menyatakan sependapat peningkatan PAD harus berbasis data, digitalisasi dan optimalisasi potensi serta aset daerah secara terukur dan berkelanjutan. Dia juga melaporkan tentang optimalisasi secara progresif pengelolaan aset, antara lain tanah Pemprov di Padanggalak, Dentim yang dahulu menganggur tapi ikatan dengan pihak tertentu sejak tahun 1980-an.
“Ada mitra baru mengajak kerja sama dan aset diapraisal, nilainya Rp60 miliar dan sudah masuk kas daerah. Sekarang mulai dikembangkan jadi hotel dan restoran untuk menambah PAD,” sebutnya dalam pidato sekitar 75 menit itu.
Koster juga melaporkan pengelolaan aset lahan di Renon yang kini dijadikan kantor BPD Bali. Nilainya Rp146 miliar jadi penyertaan modal dengan pemasukan minimum sekitar Rp33 miliar mulai 2027. Aset tanah di Nusa Dua seluas 39,8 hektar kini nilainya Rp57 miliar dari sebelumnya hanya Rp7 miliar per tahun. Sewanya untuk 30 plus 20 tahun dan dibayar di depan. Totalnya Rp850 miliar dibayar tiga tahap, dengan Rp300 miliar ditaruh di BPD sebagai penyertaan modal.
Terkait Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA), dia mengakui belum optimal karena tingkat kepatuhan belum bagus. Namun, progresnya disebut menggembirakan. Dari hanya Rp318 miliar (33% dari target) pada 2024, menjadi Rp369 miliar (35%) tahun 2025, kini ditarget Rp429 miliar (43%).
“Lumayan dari tidak ada menjadi ada, dan tidak bayar tunai. Jadi, jangan khawatir dikorupsi karena dilakukan digital, saya pastikan transparan,” jaminnya.
Lebih jauh diungkapkan, mengoperasionalkan PWA tidak mudah dan perlu strategi politik melalui regulasi. Provinsi NTB dan NTT diklaim ingin meniru PWA seperti Bali. Hanya, dia mengakui hasilnya belum optimal meski dianggap luar biasa. Apalagi tidak perlu membayar pegawai untuk memungut, dan hasilnya langsung masuk kas daerah.
“Kalau bisa 70% sudah bagus sekali. Digunakan untuk lingkungan, alam dan budaya, desa adat dan penanganan sampah,” ulas Ketua DPD PDIP Bali itu.
Menyinggung soal penggunaan dana hibah, Koster menyebut yang dibelanjakan itu untuk prioritas sesuai target pembangunan. Belanja hibah juga sudah diaudit Inspektorat dan BPK, tidak ada masalah. Gubernur dan anggota Dewan biasa dimintai hibah oleh masyarakat. “Yang penting sesuai aturan ya kita kasih,” tegasnya.
Terkait kasus lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Dua, Koster berseloroh tumben dia sebagai Gubernur sampai kalah menghadapi gugatan di pengadilan. Alasan menghentikan proyek tanpa memberi Surat Peringatan 1 sampai 3 itu karena secara kasatmata sudah berjalan 60% Pemprov.
“Ternyata digugat dan kalah saya, tumben kalah. Kalau sehat mestinya nggak ada cerita kalah. Kita lawan, kita siapkan materi banding sampai PK. Kalau perlu sampai masuk surga,” cetusnya disambut tawa hadirin.
“Kalau dibiarkan, yang lain ikut. Ini ada godaan duit. Saya nggak bisa digoda duit, gaji sudah cukup,” sambungnya sembari mohon pembahasan secara cermat oleh Dewan bisa tuntas pada akhir September ini.
“Ada helikopter jalannya muter. Ada Gubernur Koster orangnya pinter,” ucap Dewa Mahayadnya sebelum menutup sidang. hen
