Golkar Nilai Perda LPD Layak Direvisi, Webinar Kuliti Sejumlah Masalah Laten

  • Whatsapp
PROF I Wayan Ramantha (tiga kiri) menjelaskan persoalan LPD dari aspek ekonomis sosiologis dalam webinar membahas LPD di DPD Partai Golkar Bali, Jumat (20/8/2021). Foto: hen
PROF I Wayan Ramantha (tiga kiri) menjelaskan persoalan LPD dari aspek ekonomis sosiologis dalam webinar membahas LPD di DPD Partai Golkar Bali, Jumat (20/8/2021). Foto: hen

DENPASAR – Punya pengalaman memberi bantuan hukum terhadap kasus pengelolaan LPD, Partai Golkar menilai payung hukum berupa Perda LPD layak disempurnakan atau direvisi. Apalagi sejumlah masalah laten berpeluang terjadi dalam mengelola LPD di Bali. Pandangan itu dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar, I Nyoman Sugawa Korry, usai webinar Penguatan LPD Dalam Aspek Regulasi Kelembagaan dan Keuangan di DPD Partai Golkar Bali, Jumat (20/8/2021).

Menurut Sugawa, jika hasil webinar dengan menghadirkan sejumlah pakar hukum dan ekonomi itu disimpulkan, muaranya kepada usulan untuk menyempurnakan Perda LPD. “Ada hal-hal menjurus dalam Perda dikaji ulang, yakni alat indikator kinerja, penyempurnaan struktur organisasi, fungsi dan peranan antara bendesa sebagai pemilik dan pengawas juga perlu disempurnakan. Begitu juga mekanisme SOP pengendalian usaha, dan mengembalikan jati diri LPD sebagai lembaga sosial, ekonomi dan religius,” ulasnya dalam acara dengan moderator Dewa Suamba Negara itu.

Bacaan Lainnya

Prof. I Wayan Ramantha sebagai salah satu narasumber berujar, secara regulasi tujuan pembentukan LPD sejak 1984 itu untuk menjaga kunci budaya desa adat. Sebab, agar adat itu ajek dan mandiri perlu modal ekonomi. Dari teori ekonomi, jelasnya, usaha sejenis LPD itu perusahaan sosial ekonomi lewat aktivitas ekonomi, jadi yang utama itu misi sosial.

Baca juga :  Prajurit Kodim Tabanan Tes Kesegaran Jasmani

“Meski pengurus LPD dinilai secara ekonomi saja, tapi tetap (menjalankan) fungsi sosial. Kita ini salah arah pengelolaan karena diukur sisi ekonomi semata, tidak menyertakan sosial dan religius,” urai guru besar FE dan Bisnis Unud itu.

Dia mencontohkan LPD Bualu di Badung, selain membantu sembako, juga ada dana mejenukan (kedukaan). Tak hanya ngaben massal, tapi ngaben sendiri juga dapat bansos dari LPD yang dicatat sebagai biaya. Malah LPD Batuan, Gianyar memberi bunga tabungan dan deposito desa adat 1 persen di atas dana masyarakat.

Narasumber Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati menguraikan temuan persoalan laten dalam pengelolaan LPD di Bali, berdasarkan pengalaman memberi pendampingan hukum kepada LPD Umacetra dan Rendang di Karangasem. Dari riset secara sampling, dia menemukan ada pengelola LPD memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian lemahnya SDM, terutama pada anggota panureksa atau badan pengawas yang dijabat bendesa adat. Kondisi membuat pengawasan tidak sesuai aturan untuk pembuatan laporan, audit berkala, dan monitoring

Terkait pengawasan, sambungnya, LP LPD tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, padahal ada dalam Perda LPD. “Laporan keuangan hanya formalitas, tidak ada SOP tertulis terkait penerbitan bilyet, pencairan deposito, pembukaan rekening, dan buka tabungan. Tidak ada SOP tertulis juga untuk menjaga keamanan kas keuangan,” urai Ketua Bakumham Partai Golkar Bali itu.

Jika diurai lebih dalam, terangnya, tidak ada batas masa jabatan ketua LPD berpotensi lahir penyimpangan. Bila ada hubungan kerabat dalam mengelola akan bisa KKN, dan timbul sungkan dalam pengawasan. Jika panureksa tidak bekerja, maka tidak akan tahu jika ada masalah di LPD.

Baca juga :  Suwirta Minta Usaha di Koperasi Gema Nadi Lestari Disiapkan Baik

“Karena lemahnya pengawasan prajuru, tidak ada transparansi keuangan saat rapat akhir tahun, dan warga cuma setuju karena sungkan. Manajemen jadi tidak sehat, penyimpangan dana tersimpan diinvestasi di luar desa adat, hanya mikir bisnis saja,” tegasnya.

Sebagai alternatif solusi, dia mengusulkan masa jabatan ketua LPD dibatasi dua periode, misalnya 10 tahun. Tidak boleh ada hubungan kekerabatan mengurus LPD, dan mesti seleksi betul untuk buat struktur. Anggota panureksa mesti punya sertifikasi kemampuan secara profesional.

“Meski bendesa jadi ketua, tapi tiga anggota punya kemampuan untuk fungsi kontrol internal. Prajuru banjar dapat menunjuk profesional jadi panureksa, karena selama ini prajuru banjar jadi panureksa meski tidak paham keuangan,” pungkasnya.

“Perlu juga audit oleh akuntan independen, begitu menurut Bung Ketua,” imbuh Dewa Suamba Negara. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.