Golkar Bali Ingatkan Hitung Cermat Pinjaman Daerah, Pembayaran Melampaui Masa Jabatan Kepala Daerah

  • Whatsapp
KETUA DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry. Foto: hen
KETUA DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry. Foto: hen

DENPASAR –  Sebagai dampak kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, sejumlah kabupaten dan Pemprov Bali mengajukan permohonan pinjaman daerah, baik kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun BPD Bali. Karena pinjaman daerah itu ada konsekuensi, para kepala daerah diingatkan untuk menghitung cermat kalkulasi kewajiban pembayarannya nanti. Hal itu dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Jumat (7/1/2022).

Sugawa berkata, pinjaman daerah itu memang untuk mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi daerah, akibat dampak pandemi yang berjalan dua tahun. Tetapi, karena itu pinjaman, tentu melekat di dalamnya kewajiban mengembalikan meski dapat dijalankan secara bertahap setelah grace period atau masa tenggang. “Pada awalnya, pinjaman di PT SMI tidak dikenakan bunga, tapi info terakhir diwajibkan kena bunga,“ katanya tanpa merinci lebih jauh informasi dimaksud.

Bacaan Lainnya

Karena melekat kewajiban mengembalikan tepat waktu, jelasnya, Golkar Bali mengingatkan seyogianya penggunaan pinjaman tersebut diarahkan secara cermat, benar-benar berdasarkan studi kelayakan yang komprehensif, dan bermuara kepada terwujudnya pemulihan ekonomi daerah. Hal lain yang penting yakni dijamin transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan pinjaman itu.

Baca juga :  Penataan Objek Wisata Nusa Penida Perkuat Potensi Ekonomi Klungkung

Selain itu, sambungnya, agar pula diperhitungkan secara cermat aspek kemampuan membayar daerah. Hal itu ditunjukkan oleh potensi perolehan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut, karena kewajiban membayar akan dibebankan kepada yang akan melanjutkan pemerintahan di daerah tersebut. “Kenapa begitu? Karena jangka waktu pengembalian pinjaman melewati masa jabatan kepala daerah saat ini,” terang politisi yang juga akademisi ekonomi tersebut.

Dia mencontohkan ketika pinjaman daerah digunakan untuk membangun pasar, misalnya, maka aspek studi kelayakan sangat penting dijadikan dasar pertimbangan. Tidak cukup hanya menimbang kemampuan membayar yang ditunjukkan dengan potensi PAD, aspek benefit terhadap UMKM yang selama ini memanfaatkan pasar tersebut juga wajib dihitung. Dengan tingkat investasi yang sangat besar dan cenderung mewah, Sugawa mempertanyakan apakah UMKM mampu mendapat prioritas melaksanakan kegiatan usahanya seperti sebelumnya mereka nikmati?

“Pertimbangan lain yang mesti dikaji, pengelola pasar setelah dibangun itu apakah diserahkan kepada perumda atau PD Pasar? Dengan tingkat investasi yang sangat besar, apakah perumda/PD pasar mampu menanggung beban penyusutan dan pemeliharaan, yang wajib dibebankan dalam laporan keuangan mereka? Kami merasa berkewajiban mengingatkan semua pihak untuk kebaikan dan keberlangsungan pembangunan di seluruh Bali,” tegas Wakil Ketua DPRD Bali itu.

Sugawa mengakui studi kelayakan sudah dilakukan oleh pemda yang meminjam dari PT SMI. Dia beralasan Golkar hanya mengingatkan.

Baca juga :  Kapolres Bangli Ajak Media Sajikan Informasi Edukatif

Jika sudah ada studi kelayakan, lalu apa lagi yang diingatkan? “Mengingatkan agar dalam menyusun studi kelayakan mempertimbangkan hal-hal (sesuai yang dipaparkan) tersebut,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.