Golkar Bali Dukung Insentif untuk Kades, Dorong Tahun 2023 Dianggarkan bagi Perangkat Desa

  • Whatsapp
KETUA DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry. Foto: hen
KETUA DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry. Foto: hen

DENPASAR – Kebijakan Pemprov Bali yang memberi insentif untuk para kepala desa seluruh Bali pada tahun 2022 ini, mendapat dukungan Fraksi Golkar DPRD Bali. Agar tunjangan tersebut lebih merata, Fraksi Golkar mendorong penganggaran insentif serupa untuk para perangkat desa. Hal itu diutarakan Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Selasa (11/1/2022).

Menurut Sugawa, fraksinya mendukung sejak awal usulan Pemprov untuk menyiapkan anggaran insentif para kades seluruh Bali pada tahun 2022. Dukungan dijalankan dengan mengawal pembahasan RAPBD sampai dengan disahkannya APBD Provinsi Bali 2022. Dukungan itu, jelasnya, dilandasi pertimbangan bagaimana beratnya tugas para kades dalam penanganan Covid-19 di desa-desa.

Bacaan Lainnya

“Bersama-sama dengan bendesa adat, para kepala desa telah bekerja maksimal di pelosok desa. Untuk insentif kepada bendesa itu juga kami sepakati melalui bantuan desa adat,” sebut Wakil Ketua DPRD Bali itu.

Sugawa mengklaim usulan Fraksi Golkar yang belum dapat terwujud yakni anggaran insentif untuk perangkat desa. Keterbatasan anggaran Provinsi Bali menjadi batu sandungannya. Meski begitu, pada tahun 2023 dia berharap Pemprov Bali dapat menganggarkan insentif untuk para perangkat desa.

Baca juga :  Monev Penanganan Covid-19, Pemkot Denpasar Sasar Desa Penatih Dangin Puri dan Kesiman Kertalangu

“Kami berpandangan perangkat desa adalah ujungtombak pelayanan di pelosok desa. Selain itu, mereka pelaksana terdepan atas program-program pemerintah maupun  program-program pembangunan di desa. Pada intinya, mengingat bagaimana tingkat beban kerjanya, Golkar melihat mereka ini sangat layak untuk diberi tunjangan,” lugas politisi asal Buleleng tersebut.

Disinggung berapa nilai insentif yang dinilai ideal untuk diberikan, Sugawa menegaskan semua itu sangat bergantung dari kemampuan anggaran Pemprov Bali. Sebab, program saja tanpa diperkuat dengan anggaran tentu tidak akan dapat berjalan. Hanya, dia berjanji terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan koleganya di fraksi yang lain untuk membincang persoalan ini. “Yang pasti kami berupaya maksimal mewujudkan adanya insentif tersebut,” janji Sugawa.

Sebelumnya, Pemprov Bali mengeluarkan kebijakan untuk memberi insentif kepada para perbekel dan bendesa adat seluruh Bali. Khusus bendesa adat mendapat insentif senilai Rp2,5 juta setiap bulan. Kebijakan itu diharap dapat dirasakan sampai dengan ke tingkat kelian banjar. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.