Gemakan Pengawasan Partisipatif Tersandung Anggaran, Bawaslu Ingatkan Berbasis Kesukarelaan

  • Whatsapp
RAPAT koordinasi evaluasi dan tindak lanjut program pengawasan partisipatif, Minggu (14/11/2021). Foto: hen
RAPAT koordinasi evaluasi dan tindak lanjut program pengawasan partisipatif, Minggu (14/11/2021). Foto: hen

DENPASAR – Gagasan untuk mengamplifikasi pengawasan partisipatif Pemilu ke ruang publik cukup kencang dialirkan para alumnus kader pengawas partisipatif rekrutmen Bawaslu di seluruh Bali. Hanya, dari sejumlah faktor, satu persoalan klasik menjadi sandungan untuk menggemakan itu: anggaran. Di sisi lain, Bawaslu menekankan efektivitas pengawasan partisipatif justru berbasis kesukarelaan masyarakat menjadi agen pengawas di lapangan.

Menurut Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana, kader pengawas partisipatif tahun 2020 dan 2021 yang direkrut itu sejatinya bersifat mandiri dan sukarela. Karena berbasis suka rela itu, konsekuensinya Bawaslu tidak perlu menyediakan anggaran untuk memersuasi publik saat mereka menjalankan apa yang dipelajari dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. “Ide para kader untuk memersuasi publik itu beragam, tapi yaamemang terkadang apa yang dibayangkan tidak semudah saat diimplementasikan,” ucapnya usai rapat koordinasi evaluasi dan tindak lanjut program pengawasan partisipatif, Minggu (14/11/2021).

Bacaan Lainnya

Lebih jauh disampaikan, para kader pengawas partisipatif memiliki misi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk pengawasan hajatan politik. Setelah berjalan beberapa waktu, apa program yang dijalankan tersebut dievaluasi oleh Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu Bali. Dari evaluasi itu terdeteksi bagaimana hambatan kader pengawas untuk merangkul masyarakat menjadi pengawas partisipatif. Salah satunya tidak seimbangnya antara program dengan fasilitasi anggaran oleh Bawaslu.

Baca juga :  Pasca-ditetapkan Tersangka, Perbekel Tamblang Berharap Ini

“Implementasi memang belum maksimal karena ada hambatan, misalnya karena pandemi ini. Sebab, bicara meningkatkan partisipasi aktif masyarakat itu berarti menyentuh hati masyarakat. Agak sulit jika ada pembatasan tatap muka karena pandemi,” urainya.

Menggunakan teknologi untuk sosialisasi program pengawasan partisipatif, sambungnya, memang bisa. Namun, pada saat yang sama pemanfaatan teknologi dengan pertemuan virtual juga membuat sisi kemanusiaan jadi hilang. “Singkatnya, bagaimana kader menanamkan cinta ke publik, caranya bagaimana, dan rancangannya seperti apa,” tegas Widyardana.

Untuk merangsang masyarakat ikut mengawasi, dia mengakui tidak cukup dengan sekadar sosialisasi yang sifatnya satu arah. Mesti ada terobosan kegiatan yang dapat memantik rasa ingin tahu publik, dan kemudian bergerak partisipatif. Salah satu ide bagus, ulasnya, sempat diutarakan kader pengawas dari Badung.

Alih-alih sosialisasi langsung, terangnya, kader itu memilih membuat komunitas dan membangun citra diri dengan kegiatan sosial. Misalnya donor darah. Ketika masyarakat tertarik dengan manfaat kegiatan mereka, barulah diajak untuk berpartisipasi mengawasi Pemilu.

“Pada prinsipnya Bawaslu berupaya menggerakkan publik untuk pengawasan partisipatif, dengan output demokrasi kita lebih baik kualitasnya. Dengan demokrasi yang baik, peluang publik mendapat pemimpin hasil kontestasi politik yang lebih baik juga jadi lebih besar,” ucapnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.