DENPASAR – Mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) menjadi opsi utama untuk memperkuat daya tahan hewan ternak berkuku belah, terutama sapi dan babi, di Bali. Soalnya, kecepatan vaksinasi PMK, yang menjadi isu seksi di luar negeri, berkelindan dengan keamanan pelaksanaan Presidensi G20 di Bali pada November mendatang.
“Karena itu, Komisi II memberi sejumlah rekomendasi kepada Gubernur untuk mengatasi PMK, salah satunya mempercepat vaksinasi,” seru Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, Senin (5/9/2022).
Lebih jauh diutarakan, 12 butir rekomendasi ke Gubernur juga tidak terlepas dari instruksi Menteri Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dalam pertemuan dengan Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali pada 30 Agustus lalu di Nusa Dua.
Dalam pertemuan, hadir Sekda Provinsi Dewa Made Indra, OPD terkait dan Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Bali, dan Kresna Budi. Luhut disebut menyimak pemaparan Satgas terkait strategi penanganan PMK di Bali, berikut kendala-kendalanya.
“Kami sampaikan bahwa salah satu solusi adalah percepatan vaksinasi ke hewan ternak, target 80 persen dalam waktu dekat, jadi ada kekebalan bagi ternak yang sehat. Masalahnya, OPD yang menangani tidak mampu memvaksin puluhan ribu ternak dalam waktu cepat karena keterbatasan tenaga vaksinator,” urai Ketua DPD Partai Golkar Buleleng itu.
Untuk membantu percepatan, sambungnya, Luhut menginstruksi untuk menggandeng Aspednak. Terutama untuk ternak babi, kata dia, cukup banyak peternak sudah bisa memvaksin peliharaannya.
Selain itu ternak babi semua dikandangkan, jadi mempermudah untuk vaksinasi. Berbeda dengan ternak sapi, yang selain tidak dikandangkan, lokasinya juga tak jarang jauh dari rumah peternak.
Menurutnya, selama ini penyebab PMK dominan alat angkut ternaknya. Makanya alat angkut perlu disterilisasi, dan di sini Aspednak juga dapat berperan.
“Disepakati Aspednak akan menyiapkan infrastruktur berupa penyemprotan disinfektan bagi transportasi atau alat angkut babi yang masuk ke Bali. Sterilisasi akan dilakukan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, dan kami harap Aspednak bekerja sama dengan asosiasi terkait lainnya agar tujuan penanganan, percepatan dan pengamanan ternak dapat tercapai maksimal,” ulasnya.
Mengenai dibukanya kembali pintu perdagangan ternak ke luar Bali, dia berujar itu kabar bagus untuk peternak babi. Tetapi babi yang diperdagangkan harus benar-benar mematuhi SOP protokol kesehatan untuk mencegah penularan PMK di tengah perjalanan. Babi mesti langsung menuju rumah potong hewan (RPH), tidak boleh dimampirkan.
“Prinsipnya, kami rekomendasi ke Gubernur agar menjaga kasus PMK di Bali ditekan terus, dan menjaga Bali tetap zona hijau agar tidak menjadi isu yang dapat mengganggu pelaksanaan KTT G20 di Bali,” tandas politisi asal Buleleng tersebut. hen
