POSMERDEKA.COM, BANGLI – Dalam pandangan umumnya belum lama ini, Fraksi Partai Demokrat menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di Bangli sejak tiga tahun terakhir. Fraksi yang diketuai I Made Sudiasa itu menegaskan, berdasarkan keuangan daerah tahun 2022, kemiskinan di Bangli pada tiga tahun terakhir terus meningkat dari 5,09 persen menjadi 5,28 persen, atau naik 0,19 persen.
Fraksi Partai Demokrat menyampaikan, angka itu merupakan dampak pandemi Covid-19. Karena itu pada tahun anggaran berikutnya agar hal ini dapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pun memprioritaskan penganggaran di sektor-sektor yang terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan, serta padat karya.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemkab serius memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat. Kualitas tenaga pelayanan kesehatan masyarakat, strategi persuasif manajemen pelayanan di banjar dan desa sebagai garda terdepan, sangat dominan menjadi penentu tingkat kesehatan dan kemiskinan masyarakat.
“Kami mengharapkan Pemkab Bangli agar menggunakan dan memanfaatkan sisa anggaran dengan skala-skala prioritas, untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangli,” tegasnya
.
Menyikapi persoalan itu, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, dalam jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Bangli, menyatakan, jumlah KK miskin berdasarkan data DTKS tahun 2023 sebanyak 13.768 KK atau 93.309 jiwa.
Upaya penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli dilaksanakan melalui program, baik bersumber dari APBD maupun dari pemerintah pusat. Antara lain bantuan sosial sembako dengan sasaran 13.678 KK, bantuan program keluarga harapan (PKH) sebanyak 9.260 KPM, rehabilitasi sosial dasar penyandang difabel telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial sebanyak 59 orang.
Mengenai peningkatan pelayanan kesehatan, dia berujar Dinas Kesehatan akan melaksanakan strategi seperti penguatan kualitas tenaga kesehatan di pustu-pustu selaku jaringan puskesmas. Caranya dengan mengadakan workshop dan pelatihan yang bekerja sama dengan Bapelkes Provinsi Bali. Saat ini sudah mendapat pembiayaan melalui DAK Nonfisik, termasuk juga pelatihan kader yang ada di desa.
Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat, sebutnya, melalui kegiatan yang dapat difasilitasi langsung oleh puskesmas/pustu seperti posyandu, posbindu PTM, dan posyandu remaja.
“Ini mengedepankan integrasi pelayanan primer dengan memperkuat peran pustu sebagai jaringan puskesmas, untuk mendukung transformasi pelayanan kesehatan, dengan menyediakan tenaga kesehatan memenuhi standar, sarana dan prasarana puskesmas,” paparnya menandaskan. gia
