BANGLI – Menuntaskan Perubahan APBD 2022, DPRD Bangli bersama eksekutif membahas secara maraton. Selasa (23/8/2022) lalu, setelah menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD Bangli, dilanjutkan dengan rapat dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi.
Rapat berlangsung di ruang rapat bersama DPRD Bangli, Jalan Nusantara, Kubu dipimpin Wakil Ketua I Komang Carles didampingi I Nyoman Budiada. Sementara dari eksekutif hadir Wakil Bupati I Wayan Diar bersama pimpinan OPD.
Pada kesempatan itu, Diar menjawab dan menjelaskan hasil kajian pemandangan umum fraksi yang disampaikan sebelumnya. Diawali dari menjawab pemandangan umum Fraksi PDIP, Diar menjelaskan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung operasional aplikasi E-Pajak merupakan salah satu program prioritas yang dirancang Pemkab.
Selain peningkatan kualitas melalui bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengawasan pajak, juga dilakukan peningkatan kualitas tenaga operasional. Pula untuk mendukung pemungutan sektor retribusi anggaran belanja pegawai dalam rancangan Perubahan APBD 2022.
Selain dialokasikan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru, dialokasikan pula untuk jasa pelayanan medis di RSUD Bangli serta puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah.
“Dengan harapan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja ASN di lingkungan Pemkab Bangli dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Dari pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, Diar menjelaskan terkait alokasi gaji dan tunjangan P3K di tahun anggaran 2022, pembayarannya sesuai dengan Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas (SMPT) yang diterbitkan. Ini sebagai dasar bahwa P3K tersebut efektif bekerja sesuai dengan SK pengangkatannya.
Sementara tentang penyerahan banten upasaksi, dikatakan sebagai salah satu prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, yang dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
Menjawab pemandangan umum Fraksi Demokrat, dijelaskan bahwa penurunan target pendapatan disebabkan adanya klaim Covid-19 dari Kementerian Kesehatan. Awalnya ditargetkan pada tahun anggaran 2022, ternyata direalisasi pada bulan Desember tahun anggaran 2022.
Di sisi lain terdapat peningkatan target pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rancangan Perubahan APBD 2022.
“Pemerintah daerah sudah berusaha membuat terobosan dalam bentuk program kegiatan yang inovatif dan kreatif, yang tentunya harus didukung kerjasama dan kerja keras kita bersama, serta seluruh komponen di Bangli dalam rangka mewujudkan Bangli Era Baru,” tegasnya.
Terakhir, menjawab pemandangan umum Fraksi Restorasi Hati Nurani, Diar menguraikan bahwa alokasi pokok-pokok pikiran DPRD, seperti sudah disampaikan pada rancangan Perubahan APBD 2022, belum dapat diakomodir.
Sebab, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Untuk ke depan akan menjadi prioritas, tapi tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah,” urainya menandaskan. gia
