POSMERDEKA.COM, MATARAM – Salah satu relawan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal di Pilkada, Sahabat Turki, memastikan tidak akan cawe-cawe dalam pengisian jabatan di Pemprov NTB. Sahabat Turki mendukung penuh kebijakan meritokrasi atau sistem merit yang akan dijalankan Iqbal dalam waktu dekat.
Sekretaris Relawan Turki, Samsul Hadi, minta jajaran ASN Pemprov agar tidak risau dengan penerapan meritokrasi. Dalam tata kelola birokrasi, meritokrasi malah menguntungkan. “Meritokrasi akan memberi ruang bagi ASN muda untuk berkompetisi dan berinovasi dalam penataan birokrasi. Kami mendukung kebijakan meritokrasi tanpa harus cawe-cawe,” ujar Samsul, Sabtu (8/3/2025).
Dia menyebut meritokrasi merupakan amanah UU Aparatur Sipil Negara, sebagai landasan kebijakan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam proses rekrutmen jabatan di birokrasi. Meritokrasi disebut merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Singkatnya, meritokrasi didasarkan pada prinsip kesempatan yang sama bagi ASN dalam pengisian jabatan.
Gagasan meritokrasi di era pemerintahan Iqbal-Dinda, sambungnya, selain menjadi solusi dalam tata kelola birokrasi, juga menjadi magnet dan spirit kebaruan bagi ASN di Pemprov NTB.
Kompetensi, keahlian, profesionalisme harus menjadi alat ukur dan pertimbangan utama bagi pemimpin daerah dalam pengisian struktur organisasi pemerintahan NTB. Kesan “orang-orang itu saja” yang menempati jabatan di birokrasi akan diganti oleh mereka-mereka (ASN) yang benar-benar profesional.
Dia mencontohkan ASN yang terlibat aktif dalam politik praksis tentu dapat dikualifikasi sebagai ASN yang tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai ASN. Sebab, pelibatan ASN dalam politik praksis dengan memberi dukungan secara terang-terangan kepada parpol maupun calon tertentu, jelas merupakan larangan bagi ASN.
Karena itu, dia mendukung Gubernur Iqbal memberi hukuman secara adil dan wajar pada ASN Pemprov yang terlibat politik praksis tersebut. ASN seperti itu agar tidak diberi ruang untuk proses promosi jabatan (nonjob). Sebaliknya ASN yang profesional, berprestasi dan berinovasi serta menjaga nama baik ASN, dirasa sangat adil dan wajar bila diberi promosi jabatan atas dedikasinya.
Disinggung penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang diukur berdasarkan adanya irisan kekerabatan, politik dan kemudahan main mata, Adhie mendesak hal itu tidak terjadi di era kepemimpinan Iqbal-Dinda. Praktik semacam itu berpotensi menjadi sarang dan bahkan mesin KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
Tidak jarang pola semacam ini dapat berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan yang mangkrak, tidak tepat waktu dan menjadi temuan. “Kami mendukung para PPK di OPD lingkup Pemprov yang terlibat praktek KKN, agar dibersihkan di era kepemimpinan Iqbal-Dinda,” serunya memungkasi. rul
