MATARAM – Kasus positif Covid-19 di Provinsi NTB masih bisa dikendalikan, tapi kenaikan jumlah warga yang terpapar Covid-19 harus menjadi perhatian serius. Anggota Komisi V DPRD NTB, Lalu Budi Suryata, mengkritik ketidaksiapan Pemprov NTB dalam pelaksanaan vaksinasi.
“Kami sudah rapat dengar-pendapat beberapa waktu lalu, dihadiri jajaran Satgas Covid-19, khususnya Dinkes Provinsi dan RSUD NTB. Memang kami atensi kasus penyebarannya dapat dikendalikan, tapi saya mendapat gambaran ketidaksiapan Pemprov dalam vaksinasi,” kata politisi PDIP itu, Sabtu (28/8/2021).
Dia menilai selama ini Pemprov NTB lewat Dinas Kesehatan hanya mengambil posisi distributor. Sebab, kata Budi, Pemprov hanya bisa meneruskan vaksin yang didapat dari pusat tanpa menetapkan penerima prioritas, juga strategi pelaksanaan tingkat kabupaten dan kota. Terlihat tidak ada koordinasi menetapkan prioritas, strategi, dan waktu pelaksanaan dengan kabupaten dan kota. Pelaksanaan vaksinasi lebih bersifat sporadis.
Menurutnya, program vaksinasi yang terus digencarkan pusat selayaknya diatur Pemprov sesuai skala prioritas, terutama untuk seluruh tenaga kesehatan. Sebab, para tenaga kesehatan merupakan ujungtombak penanganan pasien Covid-19. Kemudian disusul tenaga pendidik, siswa dan para ibu hamil.
“Selanjutnya tentu pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat, terutama yang rentan tertular Covid-19 seperti lansia, pedagang, dan pekerja. Ini harus dipastikan untuk sesegera mungkin mendapat vaksinasi,” tegas Budi.
Terkait data, Budi minta informasi terkait vaksin dibuka seluas-luasnya. Pemerintah harus memastikan alur prioritas dan kepastian waktu sampai kapan masyarakat bisa mendapat vaksinasi. Apalagi, dari catatannya, hingga 24 Agustus 2021 justru realisasi vaksinasi di NTB hanya mencapai kisaran 16,5 persen. Budi memandang rendahnya capaian ini dipicu droping vaksin dari pemerintah pusat sangat lambat.
“Kami dorong percepatan realisasi droping vaksin itu. Bila perlu, masyarakat atau kelompok masyarakat menghendaki vaksinasi massal agar bisa diatensi dan dipermudah oleh Pemprov, sehingga membantu realisasi serapan vaksinasi bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat,” sarannya.
Hal lain yang disoroti, Pemprov NTB didesak serius menangani Covid-19, terutama setelah adanya anggaran belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp926 miliar. Anggaran itu hasil dari pemfokusan dan pengalokasian ulang APBD di anggaran refocusing tahun 2020. Bahkan berlanjut di APBD tahun 2022. Jangan sampai anggaran yang dikucurkan menguap, karena seharusnya 2021 refocusing anggaran bisa dititikberatkan kepada penguatan ekonomi mikro.
“Juga menekan angka pengangguran terbuka yang dapat membantu ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi,” serunya. rul
