POSMERDEKA.COM, MATARAM – Beban fiskal Pemprov NTB saat di era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah, perlahan-lahan kini mulai terselesaikan. Meski demikian, Komisi III DPRD NTB mengingatkan Pemprov NTB masih memiliki pekerjaan rumah (PR), yakni menyusun kebijakan fiskal yang lebih matang dan tepat sasaran.
“PR selanjutnya adalah memastikan Pemprov tidak hanya sekadar keluar dari kondisi darurat, tapi juga mampu mengarahkan belanja agar sesuai prioritas dan indikator kinerja. Belanja yang tidak mendukung capaian indikator sebaiknya disesuaikan,” pesan anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Nashib Ikroman, Selasa (15/4/2025).
Politisi Perindo ini menekankan pentingnya fokus program pada pengentasan kemiskinan, terutama melalui penguatan sektor-sektor strategis. Menurut Acip, sapaan akrabnya, penajaman program ke depan harus diarahkan ke isu-isu pokok. Misalnya ketahanan pangan, infrastruktur perdesaan, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrem.
Selain itu perbaikan infrastruktur akibat bencana. “Jadi, rancangan awal RPJMD bisa menjadi acuan untuk memastikan arah pembangunan tetap di jalur yang benar,” pintanya.
Dia mengapresiasi langkah cepat Pemprov NTB dalam menyehatkan kondisi fiskal daerah. Dengan terselesaikannya berbagai kewajiban dasar, Pemprov kini dinilai dapat lebih fokus dalam melakukan penajaman program sesuai visi dan misi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Acip mengaku bahwa salah satu beban utama APBD NTB selama ini adalah kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun, kewajiban tersebut kini diselesaikan oleh Pemprov NTB melalui mekanisme pergeseran anggaran. Langkah ini dinilai patut diapresiasi.
“Penyakit lama APBD NTB, terutama terkait kewajiban pokok Pemprov seperti DBH yang belum dialokasikan, kini telah dituntaskan. Ini tentu membantu percepatan pembangunan di daerah,” pujinya.
Diketahui, total dana bagi hasil yang telah ditransfer Pemprov NTB ke 10 kabupaten/kota mencapai Rp109 miliar. Kota Mataram senilai Rp9 miliar lebih, Kabupaten Lombok Barat senilai Rp11 miliar lebih, Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp6,9 miliar lebih, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak Rp12,8 miliar lebih, dan Kabupaten Lombok Timur Rp13,8 miliar lebih.
Kemudian Kabupaten Sumbawa senilai Rp10,1 miliar lebih, Kabupaten Sumbawa Barat Rp26,4 miliar lebih, Kabupaten Dompu sebesar Rp7,08 miliar lebih, Kabupaten Bima Rp8 miliar lebih, dan Kota Bima senilai Rp3,5 miliar lebih.
Selain menyelesaikan DBH, Pemprov NTB juga telah menuntaskan pembayaran bonus untuk atlet PON sebesar Rp30 miliar. Pembayaran tersebut bahkan dilakukan secara penuh sebelum Idul Fitri, meski semula direncanakan hanya 60%. “Bonus untuk atlet PON bisa dibayarkan penuh sebelum Lebaran. Ini langkah yang sangat baik, karena tidak menunda-nunda kewajiban dan tidak menumpuk beban,” lugasnya memungkasi. rul
