DPRD NTB Dukung PPKM Mikro, Batasi Kegiatan Masyarakat 50 Persen

  • Whatsapp
KETUA Kontingen PON NTB di Papua, Mori Hanafi (kanan), saat meninjau pemusatan latihan atlet atletik andalan NTB, Lalu Muhamad Zohri. Foto: rul
KETUA Kontingen PON NTB di Papua, Mori Hanafi (kanan), saat meninjau pemusatan latihan atlet atletik andalan NTB, Lalu Muhamad Zohri. Foto: rul

MATARAM – Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang kini dilakukan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, sebagai turunan PPKM Darurat di semua wilayah di NTB mulai 6 Juli hingga 20 Juli menuai dukungan dari kalangan DPRD NTB.  PPKM berbasis mikro yang dilakukan di 10 kabupaten/kota di NTB itu tidak seperti di Pulau Jawa dan Bali. Sebab, Provinsi NTB hanya memberlakukan 50 persen work from home  (WFH) dan 50 persen work from office (WFO).

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, mengatakan, pemberlakuan PPKM Mikro merupakan langkah tepat di penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Sebab, kebijakan itu diharap dapat menghindari dampak domino dari penyebaran wabah, terutama di sektor ekonomi. “Jika Covid-19 terus meningkat, maka pasti berdampak pada tekanan keuangan kita. Jadi, meningkatkan keamanan wilayah dari potensi penyebaran wabah Corona yang dilakukan melalui PPKM Mikro sangat tepat,” jelasnya, Selasa (6/7/2021).

Bacaan Lainnya

Sejauh ini, sebutnya, penerapan PPKM Mikro di NTB yang sudah berjalan dengan memperketat dokumen pendatang ke NTB. Seperti surat keterangan hasil tes negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan, dan membawa bukti telah divaksinasi minimal satu kali. Mori mendaku awalnya pemerintah memprediksi pada tahun 2021 kasus Corona melandai, tapi faktanya secara nasional malah sebaliknya. “PPKM sampai 20 Juli dan bila terus meningkat kemungkinan bisa diperpanjang lagi,” urai politisi Gerindra tersebut. 

Baca juga :  Bangli Raih Opini WTP Empat Kali Berturut-turut

Lebih jauh diungkapkan, pengetatan PCR juga telah dilakukan pemerintah menyusul munculnya varian baru yang lebih agresif tanpa terlihat gejala secara fisik. Sekali lagi dia mengapresiasi langkah Pemprov NTB sudah tepat, karena jika Corona menyebar di Lombok maka ekonomi NTB juga akan kolaps.

“Kita sangat berharap jangan sampai varian baru itu masuk ke Lombok, karena kalau masuk saya kira kita akan kesulitan mengatasinya. Konsekuensi ekonomi kita akan kacau, sekarang saja hotel sudah sepi,” ucap Mori.

Indikator lemahnya ekonomi masyarakat juga terlihat dari daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Hal ini diperkirakan akibat telaknya wabah meruntuhkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Kondisi ini berdampak terhadap target Pemprov terkait pajak kendaraan bermotor. Pemerintah pusat susah, Pemprov dan kabupaten/kota di NTB juga susah dari sisi pendapatan. 

Salah satu daerah yang secara nyata merasakan dampak pendapatan menurun, sambungnya, yakni Pemkab Lombok Barat (Lobar). Pendapatan mereka yang besar dari pajak hotel, tapi hotel sekarang sepi. Begitu juga Pemkab KLU, tiga Gili sekarang kosong, berarti otomatis pendapatan berkurang.

Mori berharap masyarakat mendukung langkah pemerintah dengan menegakkan protokol kesehatan meliputi 5 M. Hal ini untuk menghindari NTB dari penyebaran kasus Corona baru yang lebih berbahaya, dan penetapan NTB sebagai daerah berikutnya yang berstatus PPKM Darurat. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.