POSMERDEKA.COM, KLUNGKUNG – Fraksi di DPRD Klungkung yakni Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Golkar, dan Fraksi Persatuan Demokrat menyatakan sepakat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD 2024 menjadi Perda.
Persetujuan disampaikan masing-masing fraksi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, di DPRD Klungkung, Senin (30/10/2023). Dari eksekutif hadir Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta.
Meskipun menyetujui menjadi Perda, tapi Fraksi PDIP melalui I Wayan Misna menyampaikan pesan agar Pemkab Klungkung selalu melakukan konsultasi publik, menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder.
Tujuannya agar memperdalam berbagai perumusan kebijakan yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan di Klungkung tahun 2024, seperti kelangkaan bahan pokok akibat tidak lancarnya transportasi laut, yang terjadi setiap kapal roro masuk dok selama satu bulan.
Fraksi Nasdem melalui I Wayan Mudayana menyampaikan pesan terkait anggaran yang ditetapkan, diharapkan realisasinya dapat dituntaskan sesuai dengan apa yang menjadi target.
Kemudian dalam pelaksanaan dan penerapan Perda ini, agar senantiasa mengacu kepada konsep kesetaraan dan keselarasan untuk mengutamakan tujuan meningkatkan harkat hidup masyarakat kurang mampu. Pula mengoptimalkan sasaran kegiatan sosial kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tanpa ada muatan klaimisasi.
Fraksi Partai Golkar melalui I Kadek Widya Sumartika berharap semoga dokumen perencanaan anggaran dapat dijadikan sebagai pedoman, arahan dan alokasi anggaran yang tepat sesuai kebutuhan pembangunan. Hal itu untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang miskin permanen, di Klungkung.
Sementara Fraksi Persatuan Demokrat melalui I Wayan Mujana menekankan dan mengharapkan Bupati untuk memperhatikan APBD 2024 agar betul-betul dimanfaatkan secara maksimal, efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran.
Mengenai tersendatnya pelayanan air bersih, dia menyebut tidak hanya terjadi di wilayah kepulauan Nusa Penida, tapi juga di Klungkung daratan dari tahun-ke tahun dengan jawaban klasik bahwa telah dilakukan antisipasi dan pemantauan kapasitas debit air.
“Masyarakat terlalu lama menjerit kekurangan air bersih dalam kesehariannya, lebih-lebih ketika ada kegiatan upacara keagamaan. Bagaimana rasanya kegiatan besar dengan ketiadaan air bersih? Karena itu kami minta agar pemerintah daerah segera melakukan terobosan dengan berbagai teknologi, agar masyarakat terpenuhi kebutuhannya akan air bersih,” sergahnya. baw
