DPRD Klungkung Rapat Paripurna, Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Anggaran Induk 2022

  • Whatsapp
KETUA DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, memberi salam kepada Bupati Klungkung saat rapat paripurna di Ruang Sabha Nawa Natya, Kantor DPRD Klungkung, Senin (23/8/2021). Foto: ist
KETUA DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, memberi salam kepada Bupati Klungkung saat rapat paripurna di Ruang Sabha Nawa Natya, Kantor DPRD Klungkung, Senin (23/8/2021). Foto: ist

KLUNGKUNG – Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, bersama Wakil Ketua Tjokorda Gede Agung memimpin rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS Anggaran Tahun Induk 2022 di Ruang Sabha Nawa Natya, Kantor DPRD Klungkung, Senin (23/8/2021). Rapat dihadiri anggota DPRD Klungkung dan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Dalam rapat yang disiarkan secara virtual tersebut, tercatat pimpinan dan anggota DPRD Klungkung mendengar sambutan Bupati Klungkung yang menyatakan rancangan KUA dan PPAS yang disepakati bersama itu menggunakan berbagai asumsi, dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun ini dan perkiraan perkembangan perekonomian pada tahun 2022.

Bacaan Lainnya

“Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah melumpuhkan perekonomian kita. Asumsi bahwa tahun 2021 ini kasus Covid-19 akan menurun seiring dengan dilaksanakannya vaksinasi, ternyata meleset. Penyebaran varian Delta yang begitu cepat menyebabkan kasus Covid-19 kembali mengalami kenaikan signifikan,” ujar Bupati.

Namun, Bupati di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Klungkung menyatakan sepakat pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah, pada 2022 masih akan sangat terpengaruh oleh pandemi. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan masih akan sulit ditingkatkan pada tahun 2022, terutama pendapatan di sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi tempat rekreasi. “Untuk itu, pendapatan keempat objek pajak dan retribusi tersebut kami koreksi dibanding dengan rancangan awal KUA yang kami sampaikan,” jelasnya.

Baca juga :  Duh! Dihantam Vitara, Pemotor Tewas Mengenaskan

Kemudian dari sisi pendapatan transfer, pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU), dirancang meningkat sebesar 5 persen dibanding APBD 2021, dengan asumsi adanya kenaikan gaji pokok PNS dan penerimaan calon ASN tahun 2021. Itu meliputi penerimaan calon PNS dan calon guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) dirancang dengan asumsi penerimaan DID terendah yang bisa diperoleh dan pendapatan Dana Desa dirancang sama seperti tahun 2021. 

“Tentu kita bersama berharap, DID yang akan kita terima nanti bisa lebih besar daripada yang kita rencanakan, sehingga beberapa program prioritas yang dapat didanai dari DID ini bisa dianggarkan,” ucapnya. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.