DPRD Karangasem Setujui Dua Ranperda Jadi Perda

  • Whatsapp
RAPAT paripurna DPRD Karangasem bersama eksekutif, Senin (16/11/2020). Foto: ist
RAPAT paripurna DPRD Karangasem bersama eksekutif, Senin (16/11/2020). Foto: ist

KARANGASEM – DPRD Karangasem bersama eksekutif menggelar rapat paripurna, Senin (16/11/2020) dengan penyampaian laporan Pansus Pelayanan Tera DPRD Karangasem atas pembahasan materi Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan pendapat akhir fraksi. 

I Kadek Sujana Yasa selaku juru bicara Pansus mengatakan, materi Ranperda disampaikan Bupati pada 2 Maret 2020, dan sudah dibahas Pansus bersama OPD terkait. Pansus sempat studi komparasi ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UMKM Buleleng. Pansus dan eksekutif sepakat menyempurnakan pasal 2 dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, menjadi berbunyi “dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, perlengkapan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah. 

Bacaan Lainnya

Berdasarkan hasil rapat internal fraksi-fraksi pada 16 November 2020, dia berujar Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui Ranperda menjadi Perda dengan usul dan saran. Sebab, retribusi ini bersifat wajib bagi para pemilik  alat ukur baik panjang, berat, gas. Pemerintah daerah diminta merealisasikan Perda ini dengan sebaran yang adil, dengan harus memiliki target capaian, baik pendapatan serta sebaran jangkauan wajib retribusi yang jumlahnya ribuan.

“Perangkat daerah terkait melalui UPT Metrologi diharap menyiapkan penyelenggaraan reparasi alat, baik diselenggarakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini dimungkinkan banyak alat ukur yang rusak/tidak layak sebelum dilakukan tera ulang,” ujarnya.

Baca juga :  Gairahkan UMKM di Tengah Pandemi, Manajemen Angkasa Pura Salurkan Rp1,26 Miliar

Fraksi Gerindra juga menyatakan setuju, dengan masukan minta OPD terkait melakukan pendataan wajib tera, sehingga perda ini dapat maksimal dalam pelaksanaannya. Begitu pula Fraksi Catur Warna Karangasem, selain menyatakan setuju, juga menyarankan ada sosialisasi masif terkait gerakan sadar tera/tera ulang melalui pemerintah desa, UMKM atau yang lainnya sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. 

Pernyataan setuju disuarakan Fraksi PDIP, dan Fraksi Nawa Satya Partai Nasdem menyarankan ada pengawasan internal. Segala bentuk pungutan retribusi harus memiliki nomor seri, dan sebelum digunakan agar sebelumnya diporporasi oleh instansi berwenang demi menghindari penyalahgunaan atau duplikasi. 

I Wayan Budi, SH dalam membacakan pandangan Fraksi mengatakan seperti kita ketahui bersama, bahwa materi Ranperda tersebut diatas telah disampaikan oleh Pjs. Bupati Karangasem pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 19 Oktober 2020 dan telah mendapat pembahasan oleh Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Karangasem dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya, semua fraksi juga setuju ditetapkannya perubahan Peraturan Daerah Atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi Peraturan Daerah. Parlemen memberi catatan agar dilakukan pengawasan ketat dalam pemungutan retribusi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan hasil pungutan. Pelayanan retribusi pengujian kendaraan bermotor bisa dilakukan dengan layanan berbasis digital elektronik, sehingga tercipta layanan transparan dan akuntabel demi terwujudnya pemerintahan yang bersih. 

Baca juga :  24 Kafe Ikan di Kedonganan Tutup Sementara

Pjs Bupati Karangasem, I Wayan Serinah, mengatakan terima kasih ranperda tersebut dapat disetujui. “Dengan disetujui kedua ranperda ini, maka akan dapat diproses lebih lanjut ke Gubernur sebelum menjadi perda,” sebutnya. 017

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.