DPRD Gianyar Sampaikan Rekomendasi Terkait LKPJ Bupati

  • Whatsapp
KETUA DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta (kanan), menyerahkan rekomendasi LKPJ Bupati kepada Bupati Gianyar Made Mahayastra. foto: adi

GIANYAR – DPRD Gianyar menyampaikan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna, Jumat (30/4/2021). Rapat dipimpin Ketua DPRD, I Wayan Tagel Winarta; dan dihadiri Bupati Gianyar, Made Mahayastra; bersama Wakil Bupati AA Gde Mayun serta seluruh pimpinan OPD di Pemkab Gianyar.

Rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua DPRD, IGN Anom Masta, menyampaikan beberapa catatan strategis yang berisi saran dan masukan. Antara lain, dalam kondisi pandemi Covid-19, perlu upaya maksimal untuk dapat mengakses dana pusat. Baik berupa pinjaman maupun dana lain, dengan melakukan dan mengajukan program inovatif sesuai perkembangan pembangunan.

Bacaan Lainnya

Di samping itu, parlemen juga menekankan pengoptimalan berbagai potensi lokal sebagai wajib pajak. “Pemerintah perlu meninjau kembali perjanjian retribusi dengan desa adat terhadap pasar, tempat wisata, mendata warung besar, tempat kos-kosan, vila dan hotel yang belum berizin, sehingga jumlah wajib pajak daerah dapat dikejar,” ujarnya.

Supaya pembangunan dapat berjalan berkesinambungan mengingat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 64,16 persen tidak sesuai target, jelasnya, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah. Ini merupakan syarat penting dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Baca juga :  Penggunaan KB Turun saat Pandemi Covid-19, Awas ''Baby Boom''

Dalam bidang ketenagakerjaan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, DPRD merekomendasikan agar pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk terus memotivasi generasi muda untuk bangga menjadi pengusaha muda. Sebab, sebagai daerah pariwisata, Gianyar tentu paling terpuruk dan rentan sebagai penyumbang kemiskinan baru dan pengangguran terbesar.

Membangun bidang pariwisata, sambungnya, pemerintah perlu merancang pariwisata yang memiliki diferensiasi tinggi. Dalam pemulihan pariwisata, pemerintah harus mengawal pemanfaatan dan distribusi dana yang disalurkan agar tepat sasaran.

Juga mendorong industri kreatif untuk tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang terdampak PHK sektor pariwisata, dan diharap mampu membantu pertumbuhan ekonomi Gianyar.

Usai Masta membacakan rekomendasi DPRD, Tagel Winarta menyerahkan rekomendasi itu kepada Bupati Mahayastra untuk diperhatikan sebagai penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan pada masa datang.

Bupati Mahayastra menyampaikan, LKPJ merupakan aspek penting bagi legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya check in balancing dari DPRD menjadi sarana efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Di samping itu, sebutnya, LKPJ juga sebagai perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan sebagaimana tuntutan reformasi yakni yang baik dan bersih (good government dan clean government).

Bupati Mahayastra menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD, dan menjadikannya pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya.

“Kekurangan dan kendala tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan, akan diupayakan dapat terselesaikan pada tahun mendatang. Akan kami jadikan refleksi dan sebagai cambuk untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan,” tandasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.