DPRD Bangli Tetapkan Ranperda RTRW Jadi Perda

SIDANG paripurna penetapan Ranperda RTRW menjadi Perda dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika; Wakil Ketua, I Nyoman Budiada dan Komang Carles, dilangsungkan, Selasa (24/1/2023). Foto: ist

BANGLI – Sesuai jadwal, sidang paripurna penetapan Ranperda RTRW menjadi Perda dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika; Wakil Ketua, I Nyoman Budiada dan Komang Carles, dilangsungkan, Selasa (24/1/2023). Dari eksekutif hadir Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta; Sekda Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra, pimpinan OPD serta instansi terkait.

Dalam kesempatan itu, gabungan komisi menyetujui Ranperda RTRW 2022-2042 untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun, dalam laporan gabungan komisi yang dibacakan I Ketut Mastrem, disampaikan dalam proses pengambilan kebijakan RTRW diharap terjadinya transparansi publik. Kebijakan yang dibuat juga sesuai kondisi nyata.

Bacaan Lainnya

Penanganan sampah berbasis sumber belum berjalan sesuai harapan. Eksekutif diminta segera memastikan sarana dan anggaran rutin seperti pengadaan tong sampah organik, nonorganik, pengangkutan dan anggaran untuk gaji. Juga menertibkan implementasi regulasi dan menginformasikan kepada publik terkait aset lahan pemerintah, sehingga pemanfaatannya diketahui masyarakat.

Terkait penataan objek wisata, sambungnya, penting penertiban parkir dan pedagang di kawasan publik. Khusus kawasan wisata Kintamani, agar direncanakan central parking dengan jarak tertentu guna menghindari macet saat liburan. Juga menampung pedagang makanan, minuman dan kerajinan yang selama ini terurai di jalan dan objek wisata.

Baca juga :  Kasus Positif Covid-19 di Bali Mulai Menurun, Masyarakat Diimbau Tetap Disiplin Prokes

Berikutnya pengawasan terhadap sungai sebagai sumber irigasi pertanian basah dan pengembangan pariwisata alternatif. Lalu melanjutkan konektivitas pembangunan Bangli Utara.

Hal lain yang dibahas adalah pemantauan pemanfaatan ruang yang melampaui daya dukung dan daya tampung wilayah, pengendalian dan peningkatan mutu pemanfaatan Danau Batur agar terhindar dari pencemaran serta menanggulangi kedangkalan.

Disinggung juga pengaturan pembangunan pariwisata yang mengutamakan aspek keamanan dalam pembangunan sarana pariwisata di Kawasan Penelokan.

“Demikian masukan kami untuk melengkapi Ranperda. Sesuai dengan tata tertib DPRD, maka melalui kesempatan ini kami dapat menerima Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah 2022-2042 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tegasnya.

Dalam pendapat akhir, Bupati Sedana Arta mengucapkan terima kasih atas kerja keras anggota DPRD, sehingga Perda RTRW dapat ditetapkan. Dia menyebut Pemkab berwenang melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Setelah Raperda disetujui bersama, akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan kepada Pemprov Bali untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Mudah-mudahan proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi bisa lebih cepat, sehingga Raperda yang kita tetapkan bisa segera diundangkan dan diimplementasikan,” harapnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.