POSMERDEKA.COM, BANGLI – DPRD Bangli melakukan pembahasan RAPBD Perubahan 2023. Setelah dilakukan penyampaian oleh Bupati Bangli, dilanjutkan dengan rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi, Senin (28/8/2023).
Pandangan Fraksi diawali penyampaian dari Fraksi Restorasi Hati Nurani melalui pembicara I Ketut Guna, yang minta pemerintah meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi destinasi yang ada. “Kita mengharapkan OPD yang ada lebih serius dalam menindaklanjuti aspirasi yang ada di masyarakat,” serunya.
Fraksi Partai Golkar melalui pembicara I Nengah Darsana mengutarakan, dalam upaya meningkatkan PAD, perlu ada penggalian potensi baru guna memaksimalkan penerimaan daerah. “Selain itu juga perlu kajian terhadap potensi daerah yang belum menjadi penerimaan yang jadi implementasi prioritas daerah, yang pada akhirnya bisa dijadikan retribusi daerah melalui perda,” sarannya.
Fraksi PDIP melalui Putu Arya Astawa menilai dukungan pemerintah untuk sektor pertanian belum optimal dalam upaya peningkatan swasembada pangan. Kondisi ini diminta mendapat perhatian semua pihak. “Kita mohon penjelasannya,” papar Astawa.
Dari penyampaian fraksi-fraksi tersebut, pemerintah didorong lebih memperhatikan sektor pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bangli. Seperti disampaikan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara I Made Sudiasa.
Dalam pemandangan Fraksinya, Sudiasa menyebut kenaikan belanja operasional Rp50 miliar dalam APBD Perubahan agar lebih diarahkan untuk belanja modal. Dengan demikian mampu meningkatkan inovasi masyarakat luas, sehingga memberi stimulus terhadap laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Kondisi itu tentu akan berimbas kepada sektor lain.
“Seperti pemberian subsidi pupuk dan alat-alat pertanian ke kelompok tani. Harga pupuk belakangan ini begitu mahal, sehingga mengganggu produktivitas dan nilai jual para petani,” lontarnya.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat juga memberi apresiasi kepada eksekutif yang mampu merancang kenaikan PAD mencapai Rp38 miliar. Fraksi ini juga mendorong pemerintah mengusahakan menggali optimal dan memastikan sumber-sumber anggaran, baik transfer anggaran pusat, antardaerah, kabupaten maupun PAD. “Kita juga mendorong pemerintah memperhatikan Pokok-pokok Pikiran Dewan maupun hasil reses DPRD untuk mengawal aspirasi masyarakat,” ungkapnya menandaskan. gia
