MATARAM – Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra resmi mengeluarkan keputusan terkait keberlanjutan karir politik mantan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi. Dalam surat bernomor 02-011/A/MK-GERINDRA/2023 bertanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani Ketua Majelis Kehormatan, Habiburokhman; dan Sekretaris M. Maulana Bungaran, Mori dinilai terbukti melanggar kode etik partai dan pindah partai. Majelis Kehormatan juga merekomendasikan Ketua Dewan Pembina untuk memecat dan mencabut kartu tanda anggota (KTA) Mori Hanafi.
“Dan, keempat, merekomendasikan Ketua Dewan Pembina untuk melakukan PAW alias pergantian antarwaktu pada Mori Hanafi,” demikian bunyi petikan surat Majelis Kehormatan DPP Gerindra.
Terkait pemecatan itu, Ketua OKK DPD Gerindra NTB, Sudirsah Sujanto, membenarkan bahwa surat tersebut merupakan putusan resmi Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra. Pun merupakan tindak lanjut pemanggilan Mori Hanafi oleh Majelis Kehormatan pada 3 Februari 2023. Saat itu Mori hadir seorang diri memberi klarifikasi kepada Majelis Kehormatan. DPD Gerindra NTB sebagai saksi diwakili empat kader di DPRD NTB yakni Sudirsah Sujanto, Nauvar Furqani Farinduan, Lalu Sudiartawan, dan Lalu Wirajaya.
“Iya benar, amar putusan itu resmi dikeluarkan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra,” tegas Sudirsah, Kamis (23/2/2023).
Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB ini, amar putusan dari Majelis Kehormatan bersifat rekomendatif. Keputusan final akan diambil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra/Ketua Umum, Prabowo Subianto, selaku pihak yang ditujukan dalam amar putusan tersebut. Sudirsah mendaku masih menunggu keputusan final DPP terhadap nasib Mori. Yang pasti DPD Gerindra NTB wajib memastikan mengawal penuh kebijakan yang diambil DPP.
“Kami nanti akan menunggu keputusan DPP untuk ditindaklanjuti. DPD Gerindra NTB menunggu apa pun keputusan nanti, siap tegak lurus satu komando mengamankan keputusan DPP,” jaminnya.
Sudirsah berujar putusan final dari DPP akan keluar tak lama setelah keluarnya amar putusan dari Majelis Kehormatan. “Biasanya dalam waktu dekat, sepekan, minggu-minggu ini keluar,” janjinya.
Fokus Urus Porprov
Mori Hanafi menanggapi santai terkait rekomendasi pemecatan dirinya oleh Majelis Kehormatan DPP Gerindra. Merasa soal pemecatan itu urusan kecil, dia berkata belum bisa mengomentari putusan tersebut. “Rekan-rekan media yang terhormat, banyak sekali rekan-rekan wartawan yang bertanya pada saya terkait surat Mahkamah Partai saya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya belum bisa mengomentari persoalan kecil ini,” ujar Mori dalam pesan WhatsApp, Kamis (23/2/2023).
Dia beralasan tengah fokus mengawal pelaksanaan Porprov XI NTB tahun 2023 yang baru saja dilakukan upacara pembukaan. Porprov dianggap jauh lebih penting dan strategis, karena menyangkut masa depan olahraga di NTB serta persiapan NTB menjadi tuan rumah PON 2028.
“Isu yang menarik dari Porprov kali ini adalah, dana cuma setengah tapi kuantitas dan kualitas jauh lebih baik. Mudah-mudahan setelah Porprov ini selesai, saya akan bicara persoalan kecil terkait surat Mahkamah Partai saya,” katanya menandaskan. rul
