LOTIM – Program pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri dengan skema zero cost atau tanpa biaya, ternyata belum banyak diketahui publik. Sampai kini masih banyak praktik percaloan oleh oknum pekerja lapangan (PL) perusahaan penyalur tenaga kerja tujuan Malaysia. Sialnya, mereka memungut biaya dari calon PMI. Data itu terungkap saat anggota DPRD NTB Dapil Lombok Timur (Lotim) Selatan, Bohari Muslim, melakukan reses dapilnya, Rabu (22/2/2023).
Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTB itu mengatakan, dari pengakuan masyarakat, biaya yang dibebankan oknum PL itu, sangat bervariasi. “Mulai biaya cek kesehatan, dokumen imigrasi hingga biaya lainnya,” kata Bohari di sela-sela reses di Kecamatan Terara.
Program zero cost, jelasnya, sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang mencabut moratorium pengiriman calon PMI ke Malaysia, justru tidak berjalan baik di lapangan. Ketika dia menjelaskan pemberangkatan PMI ke Malaysia tanpa dipungut biaya, banyak warga di 18 titik yang dikunjungi malah tidak percaya. Ini karena mereka banyak tertipu oknum PL yang memungut uang dari calon PMI di pelosok dusun. Kondisi ini penanda lemahnya sosialisasi OPD terkait, mulai tingkat pusat, provinsi hingga pemda kabupaten/kota.
Hanya, Bohari sadar belum optimalnya sosialisasi karena biaya yang dialokasikan di OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui APBD sangat minim.
Saat reses, dia juga menyosialisasikan program magang ke Jepang yang lebih efektif. Sebab, bukan hanya soal uang semata, tapi kehidupan keseharian terkait etos kerja, budaya Jepang bisa dipetik saat berada di sana. Karena itu dia sangat mendukung warga NTB, terutama warga Pulau Lombok, untuk bisa berangkat magang ke Jepang.
“Kalau ke Jepang itu kuliahnya lima bulan, KKN-nya itu bisa lima tahun. Artinya, taraf kehidupan dan pemikiran warga NTB yang mengenyam lulusan magang Jepang sangat jauh bila sudah balik ke daerah asalnya,” ulas alumnus magang di Jepang ini.
Dia juga berbagi pengalaman kepada masyarakat yang hadir di resesnya. Dia mengklaim, umumnya para bos perusahaan Jepang sayang dengan tenaga kerja asal Indonesia, terutama dari Provinsi NTB. Alasannya, skill dan kerajinan warga NTB berbeda jauh dengan negara lainnya di luar Indonesia. Maka itu dia menyarankan yang masih usia muda untuk belajar magang ke Jepang.
“Ilmu yang diperoleh sangat banyak. Apalagi para pemilik perusahaan Jepang sangat perhatian kepada para pekerjanya selama ini,” terangnya.
Mengingat banyaknya permintaan perusahaan Jepang ke NTB, Bohari menitip dana melalui pokok aspirasi alias pokir ke Disnakertrans NTB senilai Rp150 juta dalam APBD kali ini. Tujuannya untuk membantu biaya pelatihan mengasah keahlian mereka. Termasuk kursus singkat bahasa Jepang selama masa pelatihan yang diselenggarakan Disnakertrans, bekerja sama dengan pemerintah Jepang di Aula Disnakertrans NTB.
“Pemerintah Jepang sekarang membolehkan para peserta magang yang sudah ditempatkan ke Jepang, untuk bisa berkuliah secara online dalam rangka mengejar prestasi akademik berupa lulus S1 atau sarjana,” bebernya memungkasi. rul
