POSMERDEKA.COM, MATARAM – Wacana pengisian Penjabat (Pj) Gubernur NTB terus mengemuka hingga kini. Sejumlah pihak mulai terlibat aksi saling mendukung tokoh tertentu. Terkait wacana itu, Pusat Demokrasi (Pusdek) UIN Mataram menggelar diskusi publik kepemimpinan NTB dalam perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Mataram, Senin (5/6/2023).
Narasumbernya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Abdul Wahab; Sekretaris PWNU NTB, Lalu Aksar Anshori; Ketua PW Muhammadiyah, Falahudin; dan Ketua Kerukunan Bima di Mataram yang juga akademisi Fakultas Ekonomi Unram, Muhamad Irwan.
Lalu Aksar Anshori mengatakan, Pj Gubernur diangkat pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya, wacana pengangkatan Pj agar tidak terlalu dipolitisir, karena berasal dari kalangan ASN eselon I. Tugasnya untuk mengantarkan Pemilu sukses dan mempersiapkan Pilkada 2024.
“Tentu Pak Presiden Jokowi akan mencari sosok yang mampu melanjutkan visi dan misi Presiden di NTB,” ujarnya.
Mengukur keberhasilan pemerintahan itu, sambungnya, harus dengan data statistik. Posisi prevalensi stunting tahun 2022 di NTB naik menjadi 32,7 persen. Sementara di nasional justru turun menjadi 21,6 persen. Melihat data ini, jelas angka stunting NTB tidak dalam kondisi baik. Siapa pun Pj yang menjabat, sangat sulit bisa menurunkan angka stunting.
Mantan Ketua KPU NTB itu menuturkan, keberhasilan bonus demografi Indonesia akan bisa tercapai jika angka stunting bisa terkontrol. Sebab, tidak mungkin menyongsong bonus demografi jika generasi mudanya idiot, cebol, dan terbelakang.
Menurut Muhamad Irwan, yang berhak mengurus jabatan Pj Gubernur adalah pejabat eselon satu di daerah. Ada Rektor UIN Mataram, Masnun Tahir; Rektor Unram, Bambang Hari Kusumo; dan Sekda NTB, HL Gita Ariadi. Meski semua berpeluang, dia menilai lebih baik diilih yang bekerja ulet, memiliki daya jelajah kuat, dan dari kalangan muda.
Bagi Falahudin, peran civil society sangat penting dalam proses pengusulan Pj Gubernur. Sebab, hal itu akan bisa menjadi pertimbangan Presiden Jokowi melalui Mendagri untuk memilih siapa birokrat yang layak ditempatkan di Provinsi NTB. Menurut Muhammadiyah, dia berujar memilih pemimpin itu berdasarkan konsensus.
“Misalnya Pak Rektor UIN yang dipilih, kami juga siap menerima. Sebab, kami sudah merekomendasikan ketiga nama putra daerah itu kok,” sambungnya.
Abdul Wahab menambahkan, seorang pemimpin itu tidak terlepas dari relasi. Selanjutnya, harus juga seagama dan harus istiqomah dari sisi agama dan muamalah. “Yang pasti, kalau untuk di NTB, sangat sulit jika pemimpin itu non-Islam. Maka ini yang kita ingatkan, untuk hati-hati dalam memilih pemimpin, apalagi seorang Penjabat Gubernur,” serunya menandaskan. rul
