SEKIAN waktu “puasa bicara” mengenai hasil Pemilu 2024, Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, akhirnya mau buka suara. Mulai dari merosotnya jumlah perolehan suara dan kursi DPR RI Partai Golkar, sampai agenda politik menyongsong Pilkada 2024. Apa membuat Golkar tersandung? Bagaimana peluang Golkar bergabung dengan PDIP di Pilgub Bali? Berikut petikan wawancara wartawan POS BALI, Gus Hendra, Jumat (29/3/2024).
Apa dievaluasi dari capaian Golkar Bali?
– Kami ikhlas terima hasil Pemilu, dan saya kebetulan tidak terpilih sebagai DPR RI. 2019 Golkar dapat 386.000, dua kursi DPR RI, yang 150.000 suara disumbang tiga kader yakni Pak Sudikerta, Pak Wijaya dan Pak Geredeg. Karena mereka tidak mau lagi, potensi suaranya hilang. Sebagai Ketua DPD, saya ambil alih tanggung jawab itu dan ikut ke DPR RI.
– Saya berharap senior di DPR RI bisa meningkatkan signifikan suaranya, tapi ternyata turun. Dari sekitar 333.000 suara, saya sebagai new comer bisa menyumbang 82.641 suara ke partai, tapi bisa mengimbangi suara partai lain. Suara ketua DPD Golkar di luar Jawa, rata-rata 80.000 sampai 90.000 sudah dapat (DPR RI).
Itu artinya Golkar menurun atau calonnya kurang berkualitas?
– Kondisi lingkungan strategis saat ini untuk Pemilu 2024 memang khusus, ada yang mengistilahkan brutal. Survei Indobarometer menyatakan politik uang dari 15 sampai 35 persen di seluruh Indonesia, termasuk Bali. Intensitas PDIP dengan sapu bersih dan sebagainya, hal yang harus dihadapi dengan kesadaran dan gembira. Syukur dapat suara 82.641 tapi saya tidak masuk dalam kategori politik uang dan sebagainya.
Ada pihak di luar Golkar melakukan politik uang sehingga bisa menang?
– Saya tidak akan bicara itu, nanti terkesan tidak menerima kekalahan. Pihak lain di media sosial menyatakan itu. Kami menerima dan ikhlas, tidak salahkan siapa pun, semua dijadikan bahan introspeksi. Mungkin strategi kami seperti membangun pertanian, UKM, koperasi itu belum masuk keinginan pemilih. Kenyataannya pemilih kami lebih rendah dari ekspektasi.
Bagaimana jika dilihat itu sebagai kegagalan Anda memimpin Golkar? Kursi turun, suara turun, basis partai diambil penetrasi partai lain?
– Secara keseluruhan memang kami menurun, tapi kita harus lihat perkembangan lingkungan strategi di Bali, respons masyarakatnya. Di Golkar, kami melihat apa yang dilakukan, (perolehan suara) menurun itu biasa. Zaman Pak Sudikerta menurun, Pak CBS menurun, Pak Ddemer jadi Plt juga menurun. Lihat apa yang dilakukan, atau kesalahan apa dilakukan?
Dalam pertandingan, yang dicari kan menang?
– Betul, tapi kita juga harus objektif melihat lingkungan di mana kita bertarung. Menurun kami akui, tapi apa yang sudah dilakukan? Kalau menyebut (gegara) politik uang, sepertinya kami tidak mengakui hasilnya. Semua dijadikan bahan introspeksi.
Bagaimana melihat Pilkada Serentak?
– Ini hal khusus dan harus dicermati keseluruhan. Beberapa kabupaten sudah tidak petahana, ada yang masih petahana seperti di provinsi, tapi dijalankan cukup lama oleh penjabat. Konstelasi nasional juga berubah, dulu jargon satu jalur efektif di Bali, ke depan tidak relevan dilakukan PDIP karena pemerintah pusat akan dijalankan Prabowo-Gibran.
– Kami sudah ke DPP dan berharap di Bali segera bisa ditugaskan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di provinsi dan kabupaten seperti nasional. Jadi, bisa sikapi wilayah per wilayah. Kami berharap semua satu garis dalam KIM Plus, misalnya gandeng Nasdem.
Perkembangan terakhir dengan partai di KIM?
– Sudah komunikasi dengan beberapa partai, sedang siapkan waktu bertemu. Tapi akhirnya masing-masing partai akan minta fatwa ke DPP. Saya minta mereka komunikasi dengan induknya.
Apakah KIM akan solid di Bali?
– Ujungnya semua itu bagaimana partai bisa integrasi kuat, cermat dengan hasil Pilpres, dan kepemimpinan Prabowo-Gibran bisa didukung serta dilaksanakan sampai Bali. Bali dan Jateng punya karakteristik beda, basisnya PDIP.
KIM kan buat Satu Jalur bentuk baru?
– Ya, kalau bisa solid itu bagus untuk demokrasi, terjadi check and balance. Selama ini masyarakat Bali memberi kepercayaan PDIP memimpin dengan segala liku dinamikanya. Tapi manusia pada titik tertentu ingin sesuatu yang baru, ada titik jenuh.
Sudah terlihat hari ini titik jenuh itu?
– Buktinya, Prabowo-Gibran menang, itu satu indikator (tertawa). Bali ini kecil, harus sejalan dengan pusat. Menurut saya harus segaris dengan pusat, yang sekarang ini Prabowo-Gibran.
Apa jaminan Anda figur yang diusulkan kader akan sama dengan direkomendasikan DPP agar tidak timbul kekecewaan?
– Saya lihat DPP belajar dari 2020. Menetapkan calon harus lihat berbagai faktor, bukan keinginan orang per orang. Kalau KIM terbentuk, (yang diusung) sesuai kesepakatan koalisi, kecuali di Badung dan Buleleng kami bisa usung sendiri. Juga hasil survei, bukan komunikasi atau kedekatan orang per orang, saya akan pertahankan sikap itu.
Bagaimana kalau Golkar misalnya diajak PDIP?
– Kami tidak menutup potensi itu, tapi bergantung aspirasi kader, kesepakatan KIM, hasil survei, dan arahan atau petunjuk DPP. Kalau misalnya hasil survei tidak bagus, KIM tidak sepakat, apalagi aspirasi menolak, tentu DPP tidak akan merestui. Saya yakin DPP tidak membabibuta, pasti ada pertimbangan juga. Kayak kasus di Pilkada Badung, itu jadi pelajaran bahwa langsung diputuskan begitu akhirnya kan… Tetap saja capek sendiri membesarkan partai, suara di Badung itu kerja keras kader sendiri. Kami tidak mau terulang seperti itu. (*)
