Diduga Rangkap Jabatan, Ketua KPU Karangasem Disidang DKPP

  • Whatsapp
SIDANG DKPP oleh Tim Pemeriksan Daerah atas teradu Ketua KPU Karangasem, I Gde Krisna Adi Widana, di kantor Bawaslu Bali, Selasa (6/10/2020). Foto: gus hendra
SIDANG DKPP oleh Tim Pemeriksan Daerah atas teradu Ketua KPU Karangasem, I Gde Krisna Adi Widana, di kantor Bawaslu Bali, Selasa (6/10/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Persiapan Pilkada Karangasem 2020 sedikit terusik, karena Ketua KPU Karangasem, I Gde Krisna Adi Widana, mesti menghadapi sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia dilaporkan Bawaslu Karangasem ke DKPP karena diduga rangkap jabatan di Majelis Desa Adat Karangasem. Yang jadi soal, secara normatif, penyelenggara pemilu dilarang menduduki jabatan di organisasi lain, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Dalam sidang DKPP di kantor Bawaslu Bali, Selasa (6/10/2020), Krisna sebagai teradu dan Ketua Bawaslu Karangasem, Putu Suastrawan, sebagai pengadu dengan didampingi komisioner Bawaslu, Kadek Puspa Jingga. Duduk sebagai majelis hakim Tim Pemeriksa Daerah yakni Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani; Udi Prayudi, dan anggota DKPP, Didik Supriyanto, sebagai Ketua Majelis.

Bacaan Lainnya

Suastrawan dalam penyampaian pengaduan memaparkan, Krisna melanggar pasal kode etik penyelenggara pemilu. Dia merujuk Peraturan DKPP Nomor 2/2017, dan pasal 75 ayat 1 PKPU tentang tata kerja penyelenggara pemilu yang tidak boleh menjabat sebagai pengurus, dewan pengarah, dewan kehormatan, dewan pembina atau sebutan lain pada struktur organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, selama menjadi anggota KPU.

Baca juga :  Satpol PP Badung Turunkan Baliho Paslon

Krisna sebagai teradu membantah aduan tersebut. Dia juga minta majelis agar semua bantahan dikabulkan, dan permohonan Bawaslu agar ditolak seutuhnya. Setelah itu barulah majelis melakukan pemeriksaan kepada pengadu dan teradu. Ariyani menanyakan kepada Krisna tentang honor yang diterima dari MDA Karangasem. Juga surat undangan dari MDA Kabupaten Karangasem kepada MDA Kecamatan Karangasem, untuk menghadirkan kelian banjar dan ketua sekaa teruna di wilayah masing-masing, agar hadir dalam audiensi membahas protokol penanganan Covid-19 di rumah jabatan Gubernur Bali. Surat itu ditandatangani Bendesa MDA Karangasem, I Wayan Artha Dipa; dan Sekretaris MDA Karangasem, I Gde Krisna Adi Widana, yang diduga Ketua KPU Karangasem.

Krisna menanggapi dengan menyebut tanda tangan di surat itu bukan tanda tangan dia, begitu juga dengan tanda tangan honor MDA. Pengadu membenarkan itu bukan ditandatangani Krisna, tapi sebelumnya pegawai sekretariat MDA Karangasem mengirim draf surat undangan ke Krisna.

Di sidang Krisna juga mendaku sudah keluar dari kepengurusan MDA. Namun, dia bilang tidak ada rencana apa-apa terkait “dipalsukannya” tanda tangan dia di surat undangan tersebut. Hal ini memantik kecurigaan majelis, dan bernadan menyinsir bahwa jika benar tanda tangannya dipalsu mestinya dia lapor polisi. “Tiga hari lagi masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan untuk disampaikan ke majelis,” kata Didik Supriyanto.

Menurut Supriyanto, pemeriksaan di Tim Pemeriksa Daerah cukup sekali dilakukan, tinggal menanti putusan antara dua sampai tiga pekan mendatang. Putusan dijatuhkan setelah pengadu dan teradu memberi kesimpulan, dan hasilnya dibawa ke Jakarta untuk rapat pleno DKPP. “Nanti Tim Pemeriksan Daerah akan menyampaikan pendapat juga, dan dibawa ke pleno DKPP. Putusan nanti akan diketahui kalau sudah dibacakan,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.