BANGLI – DPRD Bangli melangsungkan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2022, di DPRD Bangli, Jalan Nusantara Kubu, Selasa (23/8/2022). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada; didampingi I Komang Carles. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati I Wayan Diar.
Diawali juru bicara Fraksi Partai Golkar, I Nyoman Kartika, legislatif mempertanyakan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Partai Golkar berpendapat perlu ada penggalian potensi baru sebagai sumber pendapatan Kabupaten Bangli. “Guna memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, eksekutif bisa menggali potensi yang ada untuk menambah pundi-pundi PAD,” serunya.
Terkait dengan rekrutmen tenaga kontrak baru yang sumber honornya berasal dari kegiatan OPD, jelasnya, hal tersebut semestinya belum tepat untuk dilaksanakan. Dia beralasan kondisi tenaga honor yang ada selama ini belum mendapat tugas baik dan nafkah yang lebih layak.
“Di tahun 2023, sesuai dengan konstitusi, status mereka tidak jelas lagi. Maka dengan ini Fraksi Partai Golongan Karya mendorong agar statusnya lebih jelas dan pasti,” tegasnya.
Di APBD Induk 2022 dianggarkan Rp29 miliar untuk gaji P3K, tapi pihaknya mendapat informasi sampai saat ini gaji P3K belum terbayarkan. “Kenapa hal tersebut bisa terjadi?” cecarnya.
Fraksi Partai Demokrat, melalui pembicara I Made Sudiasa, mengapresiasi pemerintah daerah, khususnya OPD penghasil, yang mampu meningkatkan PAD secara optimal di tengah pandemi.
Di sisi lain, fraksi ini juga menyorot turunnya PAD yang cukup tajam yakni Rp22 miliar di BLUD. ”Apa penyebab dan kendala penurunan tersebut, mohon penjelasan,” lugasnya.
Fraksi Demokrat juga berharap eksekutif tetap menganggarkan dan menambah biaya bakti upacara, atau banten upasaksi untuk upacara pitra yadnya, bila dianggap masih kurang.
“Fraksi Demokrat sangat berharap dan mendorong eksekutif dengan jajarannya terus dan selalu membuat program inovatif dan kreatif, bersama-sama dengan berbagai komponen masyarakat Bangli demi kemajuan Kabupaten Bangli,” sarannya.
Sementara Fraksi PDIP melalui juru bicara Sang Nyoman Wijaya berpendapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipersiapkan dapat berguna mendukung operasional aplikasi E-Pajak, sehingga peningkatan PAD dapat diraih secara maksimal.
“Tingginya biaya belanja pegawai yang dirancang dalam rancangan Perubahan APBD tahun 2022, hendaknya dapat meningkatkan kinerja bagi ASN secara optimal,” pintanya.
Gede Tindih selaku juru bicara Fraksi Restorasi dan Hati Nurani berharap pemerintah daerah lebih arif dan bijaksana dalam pembahasan RAPBD yang akan dibahas bersama. “Bukan hanya menyetujui lalu menetapkan,” kritiknya. gia
