DENPASAR – Neraca keuangan Pemprov Bali defisit senilai lebih dari Rp500 miliar untuk tahun 2022, dan perlu langkah nyata menyisir pos anggaran yang ada untuk menambal defisitnya. Salah satu yang diusulkan dirasionalisasi yakni anggaran untuk desa adat yang setiap tahun Rp300 juta.
“Di Bali itu ada 1.493 desa adat. Kalau setiap desa dipotong 100 juta saja, berarti kita sudah dapat mengumpulkan 149 miliar lebih,” kata Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, Selasa (23/3/2021).
Bukan tanpa argumen Kresna Budi dia melirik perlunya anggaran desa adat itu dirasionalisasi. Kata dia, DPRD Bali justru sudah melakoni itu pada tahun ini. Misalnya ketika rencana pengadaan baju seragam Dewan jadi polemik, meski sudah masuk mata anggaran 2021, DPRD memilih menerima. Padahal jika dihitung, setiap anggota Dewan hanya mendapat sekali pengadaan pakaian selama setahun. Kemudian, sambungnya, dana hibah yang difasilitasi legislator juga kena gunting rasionalisasi dari Rp1,5 miliar menjadi Rp1 miliar.
“Kami akan telusuri dana subak, dan tidak menutup kemungkinan dana desa adat, karena kegiatan di adat lebih sedikit dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Saya pikir desa adat juga harus berlapang dada, mari sama-sama prihatin dengan keadaan sekarang,” ajaknya.
Soal bahwa dana desa adat tahun ini juga dipakai untuk Satgas Gotong Royong menangani Covid-19, Kresna Budi tidak memungkiri. Namun, jelasnya, belum tentu tahun 2022 tugas yang sama dijalankan desa adat. Dulu dengan anggaran Rp200 juta setahun juga cukup, dan dia berharap tahun 2022 juga bisa dengan nilai segitu. Pendek kata, dia ingin semua pihak berpikir untuk Bali.
“Kami memikirkan semua hal yang belum tentu dipikirkan pihak lain, termasuk alternatif solusinya. Masalahnya, tidak semua solusi itu terasa manis, sebagian juga pahit, termasuk untuk memangkas dana desa adat ini. Lagian ini kan saran, gagasan, semua kembali kepada keputusan Gubernur,” terang Ketua DPD Partai Golkar Buleleng tersebut.
Disinggung apakah optimis saran itu diterima dan dieksekusi Gubernur Koster, mengingat begitu strategisnya desa adat dalam pencitraan politik, Kresna Budi hanya terkekeh. Dia mendaku, meski beda partai, ingin Koster sukses sebagai Gubernur. Karena kondisinya defisit, mau tidak mau langkah tidak populis semacam memangkas dana desa adat mesti ditempuh jika ingin menambal keuangan daerah.
“Kalau saya sih yakin Gubernur mau memotong itu, sekarang tinggal bagaimana cara mengkomunikasikannya saja. Meski harus mencari tambahan lagi, tapi memotong desa adat itu minimal dapat meringankan beban defisit di Pemprov bukan?” ulasnya.
Apa tidak khawatir gagasan itu menimbulkan gejolak di bawah? “Ini kan karena situasinya tidak mendukung untuk tetap sama seperti sebelumnya. Kalau situasi normal tentu akan dikembalikan lagi seperti semula. Bila perlu ditambah BKK desa adat itu,” pungkasnya. hen
