BANGLI – Sejumlah anggota Komisi III DPRD Bangli mengingatkan Direktur PDAM Kabupaten Bangli agar tidak ikut-ikutan larut dalam suasana politik jelang perhelatan Pilkada 9 Desember 2020. PDAM diminta fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan masyarakat Bangli pada umumnya.
Demikian terungkap saat rapat kerja (Raker) antara Komisi III DPRD Bangli yang dipimpin Ketua Komisi III I Made Natis dan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, anggota Komisi III, I Ketut Suastika, I Made Sudiasa, I Wayan Wedana dan I Wayan Mertha Suteja. Raker dihadiri Direktur PDAM Bangli, I Dewa Gede Ratno Suparso Mesi dan Kepala BKPAD I Ketut Riang.
Anggota Komisi III DPRD Bangli, I Made Sudiasa, mengingatkan Direktur PDAM Bangli agar tidak masuk ranah poliitik. Dalam hal ini, politisi asal desa Undisan Tembuku ini, menyoroti masalah kinerja PDAM Bangli, khususnya program sosial yang dilakukan PDAM di tengah pandemi Covid-19. ‘’Kita melihat programnya banyak meniru. Jadi bukan lahir karena inovasi. Kalau membuat program ya harus sesuai dengan kemampuan,’’ ujar Sudiasa.
Menurut Sudiasa, istilah menggratiskan rekening air oleh PDAM Bangli untuk pelanggan yang penggunaannya maksimal 10 kubik per bulan bagi non PNS, adalah keliru. Sebab, lanjut dia, keringanan biaya tagihan terhadap pelanggan PDAM karena adanya subsidi dari Pemkab Bangli sebesar Rp1,4 miliar.
“Untuk diketahui bersama, bukan PDAM yang menggratiskan tagihan itu,”tegas politisi Partai Demokrat itu, sembari kembali meminta pihak PDAM jangan masuk ranah politik. “PDAM adalah salah satu bidang tugas komisi III. Jadi jangan coba-coba ikut masuk ke ranah politik. Kami bisa memberikan penilaian kinerja PDAM nantinya,” tegas Sudiasa mengingatkan.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Bangli, I Ketut Suastika juga menyampaikan hal yang sama. Kata dia, sudah ada hal yang mis yang dilakukan Direktur PDAM Bangli. “Seperti yang dikatakan, Pak Made Sudiasa, Direktur PDAM mulai menyentuh ranah politik. Kita amati di media sosial sudah ada ucapan terima kasih masyarakat terhadap adanya bantuan pipa di suatu wilayah,” katanya.
Suastika kemudian mempertanyakan apakah masih ada anggaran untuk bantuan tersebut. Mengingat sesuai dengan keputusan Menteri, saat ini diminta fokus pada penanggulangan dan pencegahan Covid-19.
Menanggapi sorotan para wakil rakyat ini, Direktur PDAM Bangli, Dewa Rono, mengklaim apa yang telah dilakukan selama ini sudah professional. Dalam hal ini, pihaknya membantah tidak pernah menyentuh ranah politik dalam setiap program yang dilakukannya.
“Begitu mengikuti tes calon Direktur PDAM, saya sudah mengundurkan diri dari ke partai. Dulu saya memang kader partai,’’ sebutnya.
Terlepas dari semua penilaian tersebut, pihaknya mengaku akan tetap berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Bangli. 028
