Demokrat Versi KLB Ancam Plt Ketua DPD dan DPC di NTB

  • Whatsapp
INISIATOR Demokrat NTB, Fathurrahman, saat mengucapkan selamat atas terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat versi KLB. Foto: rul
INISIATOR Demokrat NTB, Fathurrahman, saat mengucapkan selamat atas terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat versi KLB. Foto: rul

MATARAM – Pengurus Partai Demokrat versi Moeldoko memastikan akan mulai melakukan perubahan komposisi kepengurusan di tubuh DPD dan DPC Demokrat di wilayah NTB. Penyegaran pengurus sesuai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) itu akan menyasar kader yang dianggap tak loyal. Mereka yang masih setia kepada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal didepak dari kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko.

Insya Allah, siapa-siapa saja kader dan pengurus Demokrat di NTB yang tidak loyal ke Pak Moeldoko, akan kami siapkan pelaksana tugas (Plt),” seru inisiator Partai Demokrat versi Moeldoko di NTB, Fathurrahman, Senin (8/3/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut pendukung utama Moeldoko itu, DPP Demokrat tengah menyusun komposisi kepengurusan Demokrat di NTB. Dipastikan semua ketua DPC dan Ketua DPD Demokrat NTB bakal diisi Plt. “Kami tengah menggelar koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran kader PD pendukung KLB. Fokusnya, kami mencatat nama-nama kader yang tidak loyal itu untuk diganti dengan kader yang setia dan siap membesarkan Demokrat,” tegasnya.

Baca juga :  Tim Terpadu dan GTPP Covid-19 Gencarkan Sosialisasi dan Pembinaan Protokol Kesehatan

Dia mengklaim konsolidasi Demokrat versi Moeldoko mencapai 50 persen kader Demokrat di NTB. Ramainya dukungan itu disebut akan makin memperkuat Demokrat versi KLB di NTB ke depan. Hal ini, kata mantan anggota DPRD Lombok Tengah itu, sesuai arahan DPP untuk memperkuat konsolidasi. Fathurrahman menyebut Plt kepengurusan DPD dan DPC akan langsung ditunjuk bila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sudah menerbitkan SK kepengurusan DPP Partai Demokrat versi KLB yang dipimpin Moeldoko. Setelah itu, Plt ketua DPD dan DPC akan diberi wewenang serta tanggung jawab untuk menyusun kepengurusan di strukturnya. “Kami yakin (disahkan Menkumham), karena KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum sudah sesuai AD/ART partai,” klaimnya.

Karena itu, Fathurrahman mengingatkan, jika ada kader di NTB tidak mengakui hasil KLB, maka akan dinyatakan keluar dari Demokrat. “DPP sudah menyatakan jika ada kader tidak mengakui KLB, kader itu dinyatakan keluar dari Demokrat,” sergahnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.