MATARAM – Salah seorang fungsionaris DPD Partai Demokrat NTB menilai sikap Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB yang menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Zulkiflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebagai langkah tidak tepat. Alasannya, hingga kini rapat internal membahas hak politik tersebut belum pernah dilakukan. Rapat kerja daerah (rakerda) untuk membahas konsolidasi dan evaluasi terkait pencapaian partai pada tujuh Pilkada 2020 di NTB juga tak dilakukan.
“Makanya saya bilang aneh, tidak ada angin dan hujan kok langsung muncul hak interpelasi itu? Wajarlah sebagai kader saya mempertanyakan,” seru pengurus Bidang Perhubungan dan Informatika DPD Partai Demokrat NTB, Junaidi Kasum, Senin (25/1/2021).
Junaidi mengatakan, hak interpelasi memang hak politik dari kalangan DPRD. Hanya, jika hak tersebut digulirkan, tentu harus ada komunikasi terlebih dahulu. Sebab, Partai Demokrat bersama PKS merupakan dua parpol pengusung utama Zul-Rohmi dalam Pilgub NTB lalu. Untuk itu, lanjut dia, jika ada persoalan, seyogianya dikomunikasikan dahulu di antara kedua parpol dengan kepala daerah, yang sebelumnya diusung dan dimenangkan secara berdarah-darah.
“Jujur, publik dan kader partai bertanya-tanya kok bisa sampai seperti itu keberadaan partai Demokrat? Partai pengusung kok tiba-tiba sekarang menjadi oposisi? Sementara parpol lain yang berseberangan pada Pilgub lalu justru adem ayem dengan Pak Gubernur dan Bu Wagub,” sesalnya.
Terkait isu ada program unggulan yang gagal diwujudkan Zul-Rohmi, di antaranya industrialisasi,zero waste hingga tunggakan pembayaran program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB, dia memandang semua itu butuh proses. Apalagi kondisi keuangan daerah di tengah pandemi Covid-19, juga usai gempa 2018 lalu, masih ada persoalan. Butuh proses antara 3 sampai 4 tahun baru bisa kelihatan hasilnya, salah satunya program industrialisasi. “Kan tidak bisa bim salabim begitu dilantik langsung diwujudkan,” sergahnya.
Junaidi menduga langkah oposisi yang kini dilakukan partainya lantaran menutup malu akibat keterpurukan hasil Pilkada 2020 lalu. Demokrat di tujuh kabupaten/kota malah kalah telak dan menjadi nomor buntut di NTB. Untuk itu, sambung Junaidi, partainya mesti melakukan pembenahan organisasi secara total mulai tingkat Provinsi hingga DPC kabupaten/kota. Tolok ukur partai itu adalah barometernya hasil Pilkada.
“Misalnya di KSB, sudah kader enggak maju, tidak bisa mengusung lagi. Ini belum termasuk di KLU calon petahana kalah jauh lagi. Memang Ketua DPD, Pak Mahally Fikri, gagal menakhodai Partai Demokrat yang layak diganti,” ungkapnya.
Sebagai informasi tambahan, Fraksi Partai Demokrat NTB tengah menggodok rencana menyampaikan hak interpelasi ke Pemprov NTB. Hal ini menyusul evaluasi berbagai program Pemprov NTB yang dinilai melempem, bahkan tidak punya target jelas, terutama dari sisi capaian dan target. Ide interpelasi ini disambut positif sejumlah legislator dari fraksi lain. Anggota Fraksi PPP, M. Syirajudin, setuju dan mendukung ide itu. “Oh ya setuju dong,” kata Ketua Komisi I, kemarin.
Dia minta dorongan menggunakan hak interpelasi tidak dimaknai berlebihan, apalagi mencurigai ada tujuan politis merongrong kewibawaan Gubernur NTB. “Interpelasi bukan sesuatu yang istimewa, biasa saja, jangan dijadikan momok,” katanya kalem. rul
