Demokrat, Perang Kata Seputar Takhta

  • Whatsapp

PERSETERUAN internal di tubuh Partai Demokrat (PD) sepertinya masih jauh dari selesai, puncaknya saja mungkin belum. Terkini, Jumat (26/2) lalu DPP PD memecat sejumlah kader senior yang dianggap terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dengan mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal. Eks Sekjen PD, Marzuki Alie, sebagai salah satu yang dipecat, balas menuding kelompok yang memecat, termasuk Ketua Umum DPP PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai “orang-orang tidak beres, tukang palak, dan perampok partai”.

Dari banyak hal menarik dalam konflik internal PD itu, salah satunya adalah mengenai strategi komunikasi politik yang digunakan kedua kubu untuk menguatkan posisi dan kuasa masing-masing. Dan, pada saat yang sama, menggergaji kepercayaan kader, juga publik, terhadap kubu lawannya.

Bacaan Lainnya

Komunikasi politik, menurut Lord Windlesham (1973) adalah penyampaian pesan yang disengaja untuk membuat penerima pesan berperilaku sesuai yang diinginkan si pengirim pesan. Pesan terdiri dari kata-kata itu dipabrikasi agar dimaknai seturut, atau tidak jauh dari yang diandaikan terjadi. Kata, seperti diuraikan sosiolog Pierre Bourdieu (1991), berfungsi dalam relasi-relasi sosial, yang dalam praktiknya kata itu tidak akan ada kecuali jika sudah dibenamkan dalam situasi atau konteks tertentu.  

Baca juga :  Sah! Suastika Dilantik Sebagai Ketua DPRD Bangli

Lihat saja istilah GPK-PD yang dimainkan kubu AHY untuk menuding mereka yang dianggap melawan kekuasaan AHY, baik dengan cara mendongkel AHY agar terjadi KLB maupun bicara ke media untuk menyerang kredibilitas AHY dan SBY. Entah disengaja atau hanya kebetulan belaka, istilah GPK ini juga dipakai oleh rezim Orde Baru untuk memberi stigma kepada kelompok bersenjata di Aceh. Bedanya, GPK versi Orde Baru singkatan dari Gerakan Pengacau Keamanan.

Memakai istilah GPK, publik secara halus, terutama yang melek politik, diingatkan tentang bagaimana “kejam dan berbahayanya” kelakuan GPK Aceh tersebut. Dengan demikian diharap timbul asosiasi di benak bahwa apa yang dilakukan lawan AHY sebentuk sebangun dengan GPK. Sebagai bentuk perlawanan, Marzuki Alie memakai diksi “orang tidak beres, tukang palak, dan perampok partai” kepada AHY dan pendukungnya.

Dalam teknik-teknik propaganda menurut Dan Nimmo (1993), kedua kubu sama-sama memainkan strategi name calling, yakni memberi label buruk kepada gagasan, orang, objek, atau tujuan agar orang menolak sesuatu tanpa menguji kenyataannya. Istilah “GPK” dan “perampok partai” jelas dimaksudkan untuk menjatuhkan atau menurunkan derajat kubu lawan. Namun, sejauh mana efektivitasnya, tetap bergantung tingkat loyalitas atau kekritisan penerima pesannya.

Strategi lain yang dimainkan adalah card stacking, yakni mengikat spirit kebersamaan. Anggota Majelis Tinggi PD, Syarif Hasan, menyatakan sampai sekarang pengurus DPC dan DPD PD yang asli solid mendukung AHY. Jika ada KLB, dapat dipastikan itu KLB abal-abal karena pengurus yang asli semua kompak di belakang AHY. Pernyataan tersebut digunakan untuk mengikat semangat “kekitaan”, dan memberi tekanan pada efek domino di khalayak tujuan, dalam hal ini para kader PD. Tujuannya adalah hadirnya citra positif AHY sebagai sosok yang dicintai kader, dan karena itu tidak mungkin ada KLB untuk mendongkel AHY.

Baca juga :  Rangkap Jabatan di MDA, Ketua KPU Karangasem Dicopot

Pertempuran sesama kader Demokrat ini juga dapat dibaca dengan pendekatan teori dramatik yang digunakan Kenneth Burke. Burke mengandaikan semua peristiwa di dunia sebagai drama komunikasi, dan pemainnya memiliki tujuan tertentu. Sebagai contoh, Amerika Serikat membuat setting alasan pentingnya untuk invasi ke Irak tahun 2003, dengan mencitrakan Presiden Irak, Saddam Husein, sebagai sosok diktator pelanggar HAM, terkait dengan teroris Al Qaeda, dan memiliki senjata pemusnah massal.

Melalui berbagai pernyataan, alasan itu ditanamkan Amerika Serikat ke benak miliaran manusia di dunia secara dramatik melalui media massa. Faktanya, sejak invasi sampai sekarang senjata pemusnah massal yang dimaksud tidak pernah ditemukan. Dalam konteks Demokrat, pemakaian istilah GPK-PD dan “perampok partai” merupakan dramatisasi keadaan untuk menguatkan posisi diri, dan menumbangkan pihak lawan.

Di luar dari strategi permainan yang diterapkan, tak kalah penting kita simak adalah perang bahasa tersebut sejatinya diproduksi untuk membuat ikatan pendukung masing-masing makin kuat dengan gagasan atau sosok tertentu. Kalau sudah cinta, maka mudah pula mengontrol pendukung dan simpatisan sesuai agenda kepentingan. Namun, alih-alih menguatkan rasa cinta kepada sesuatu yang diyakini, strategi komunikasi yang terjadi ini pada saat yang sama justru menyuburkan rasa kebencian. Realitas semacam ini memang subur di negeri kita sejak tumbangnya Orde Baru, terutama di ranah politik identitas, meski risikonya adalah membuat mudah terprovokasi atas sesuatu yang kurang dipahami.

Baca juga :  Pelantikan Paslon Terpilih Dipastikan Diundur, Pj Sekda Diizinkan Jabat Plh Kepala Daerah

Mungkin perlu digaungkan oleh kelompok tertentu di tubuh PD untuk menguatkan eksistensi partai, tanpa harus menutup ruang berdemokrasi bagi kubu yang sekarang sedang konflik. Kelompok ini berperan emansipatoris kepada semua kader agar tidak terjebak dogma dan monovokalitas ala politisi. Ingatlah, mencintai PD bukan berarti membenci yang bukan PD. Sama dengan jika ada kader ingin KLB bukan berarti membenci AHY, pun sebaliknya. Siapa tahu nanti ada kubu “Barisan Pencinta AHY dan Pendukung KLB” atau “AHY di Dadaku, KLB Tujuanku”. Ya, siapa tahu kanGus Hendra  

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.