Demo Tanpa Masker Cederai Upaya Pemulihan Pariwisata, Parlemen Minta Aparat Sikapi Serius

  • Whatsapp
Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana. Foto: Ist
ANAK Agung Ngurah Adhi Ardhana. Foto: Ist

DENPASAR – Pemulihan ekonomi Bali dengan tulang punggung sektor pariwisata, sangat bergantung dari persepsi pelancong atas keamanan kesehatan. Antara lain kedisiplinan warga di Bali mengikuti protokol kesehatan, minimal memakai masker di luar rumah. Karena itu, disadari atau tidak, demo tanpa masker sebentuk sebangun dengan mencederai upaya pemulihan pariwisata itu sendiri.  

Anggota Komisi II DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, Senin (27/7/2020) mengecam adanya demo sekelompok orang di depan monumen Bajra Sandi, Renon, Denpasar pada Minggu (26/7/2020) lalu. Sikap demonstran yang dengan provokatif tidak mengenakan masker sesuai protokol kesehatan, itulah masalahnya. Ketika pelaku pariwisata berusaha membangun kembali pariwisata Bali untuk dunia luar, aksi unjuk rasa itu justru sangat kontraproduktif.

Baca juga :  Antisipasi Covid-19, PUPR Denpasar Sosialisasi PKM Terhadap Pekerja Konstruksi Bangunan

“Salah satu indikator kita tertib dengan protokol kesehatan itu ya pakai masker, dan itu jadi poin penting pariwisata di era baru. Lha ini malah ngga pakai masker? Anehnya, aparat kok ya diam saja melihat yang begitu,” sesal politisi PDIP itu.

Meski berdemo itu hak warga negara, dia mengingatkan pengunjuk rasa di ruang publik juga menghargai hak publik masyarakat lain. Jangan malah memprovokasi dengan gagasan untuk mengabaikan protokol kesehatan.

“Bukan isu demonya yang tyang sesalkan, tapi cara mereka berdemo itu yang keterlaluan. Kalau mereka menganggap rapid test dan tes swab itu dijadikan lahan bisnis, itu hak mereka. Tapi jangan provokasi orang mengikuti yang belum tentu benar, tapi kelompok itu percayai,” serunya kesal.

Baca juga :  Anggaran Kontingen Indonesia di Olimpiade 2020 Capai Rp 40 Milyar

“Masyarakat juga berhak kecewa melihat aksi yang hanya memikirkan kepentingan kelompok sendiri, tapi pada saat yang sama mengorbankan kesempatan masyarakat Bali membuktikan wilayahnya siap kembali menjadi daerah tujuan pariwisata yang aman, sehat, dan bersih,” imbuh Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bali, Cokorda Gede Agung.

Terkait tuntutan menolak rapid test atau tes cepat dan tes swab sebagai syarat administrasi, Ardhana berkata pemikiran itu gagal paham. Menurutnya, bagaimana bisa memulai suatu industri atau kegiatan tanpa ada kepastian bahwa pelakunya sehat kalau tidak dari awal ada ukuran jelas batasan “sehat” itu sendiri? Memang tidak ada jaminan yang ikut tes cepat atau tes usap itu selanjutnya sehat, tapi lebih tidak terjamin lagi jika ada tolok ukur jelas. “Tentu jadi tanggung jawab masing-masing yang dinyatakan sehat itu untuk memastikan tetap sehat, caranya dengan ikuti protokol kesehatan,” sergahnya.

Baca juga :  Duh, Satu Lagi Warga Pejeng Positif Covid-19, Satgas Desa Tingkatkan Kewaspadaan

Disodori pertanyaan mengenai aparat hukum terkesan ada pembiaran, usai menghela napas, Ardhana bilang tidak mengerti apa alasan aparat membiarkan ada “pembangkangan publik” seperti itu. “Tapi ya sudahlah, kami hormati dan tidak mau intervensi apa pertimbangan aparat dalam persoalan ini. Namun, saya minta pemerintah dan aparat melindungi hak publik mendapat kepercayaan dunia terhadap pariwisata bali, dengan menerapkan protokol kesehatan di semua kegiatan masyarakat,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.