Waktu Kerja THL DLH Dikembalikan 30 Hari

  • Whatsapp
SEJUMLAH THL petugas pengangkut sampah di DLH Buleleng saat mendatangi kantor DPRD Buleleng, belum lama ini. Foto: rik
SEJUMLAH THL petugas pengangkut sampah di DLH Buleleng saat mendatangi kantor DPRD Buleleng, belum lama ini. Foto: rik

BULELENG – Nasib sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) petugas pengangkut sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng terkait kebijakan yang mengharuskan mereka libur dua hari dalam sebulan, akhirnya mendapatkan angin segar. Kini waktu kerja mereka akan dikembalikan menjadi 30 hari kerja.

Sebelumnya, kebijakan petugas diharuskan dua hari libur dalam sebulan atau 28 hari ini dilakukan selama pandemi Covid-19. Pengurangan hari kerja ini dikarenakan refocusing anggaran yang dilakukan hampir di seluruh daerah.Pengurangan waktu kerja itu berimbas terhadap menurunnya pendapatan para THL sehingga mereka pun mengeluhkan kebijakan tersebut.

Bacaan Lainnya

Perubahan kembali waktu kerja kembali 30 hari telah disetujui oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Sekretaris DLH Buleleng, Ariston Adhi Pamungkas, mengatakan, kebijakan dua hari libur ini diambil karena adanya refocusing anggaran terkait pandemi Covid-19. Bahkan, kebijakan ini sudah dikomunikasikan sebelumnya kepada para THL. Anggaran yang di-refocusing tersebut dibagi secara proporsional.

Sejauh ini, dijelaskan Ariston, DLH sudah mengajukan tambahan pagu anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng dan prosesnya masih sedang berjalan. Pengajuan anggaran ini harus memperhatikan keadaan fiskal daerah. Anggaran diperlukan sekitar Rp500 Juta. “Tentunya ini jumlah yang cukup besar untuk keadaan daerah yang sedang dilanda pandemi Covid-19,” ujarnya.

Baca juga :  Terapkan Prokes Covid-19 Serangkaian Pujawali di Pura Pasar Agung Sebudi

Sementara itu, Bupati Suradnyana menjelaskan,anggaran untuk pembayaran tenaga harian ini akan disusun kembali pada anggaran perubahan. Sehingga, para pekerja bisa kembali bekerja 30 hari selama sebulan. “Saya menyetujui untuk dikembalikan seperti semula,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk pembayaran service kendaraan operasional pengangkut sampah, tidak bisa masing-masing sopir melakukan. Mengingat, penggunaan anggaran harus transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, harus ada pihak ketiga dan melakukan kerjasama dengan pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, saat ini sedang dilakukan penjajakan jika diperlukan.

“Perbaikan kendaraan harus ada yang bertanggungjawab, itu harus melalui pihak ketiga. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya masih menjajaki jika memang diperlukan. Siapa yang paling berisiko, maka itu yang lebih didahulukan, jadi bertahap,” pungkas Suradnyana. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.