DENPASAR – Pembangunan di Bali yang masih berat ke bagian selatan dinilai kurang mampu menghindarkan arus urbanisasi. Untuk itu diperlukan pemerataan investasi di Bali, terutama ke daerah utara, antara lain dalam bentuk pembangunan bandara.
“Kalau pertumbuhan di selatan terlalu tinggi, selain tidak akan menarik untuk investasi, juga berbahaya bagi penduduk setempat,” ucap Wakil Ketua Komisi VI, I Gede Sumarjaya Linggih, Jumat (4/2/2022).
Lebih jauh dipaparkan Demer, sapaan akrabnya, konteks berbahaya yang dimaksud yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat yang sama akan memancing kenaikan harga komoditas. Demikian juga dengan harga bahan makanan. Sementara warga di daerah Denpasar kebanyakan pegawai swasta dan pemerintahan, buruh dan pekerja serabutan.
“Tingkat penghasilan mereka ini tidak imbang dengan kenaikan harga tersebut. Pada saat yang sama menurunkan gaya hidup juga sulit. Kondisi ini berbahaya untuk kekuatan ekonomi mereka,” ucap pengusaha perhotelan itu. Sayang, dia tidak merinci data terkait komposisi pekerjaan warga Denpasar yang diutarakannya tersebut.
Sebagai dampak dari kesulitan ekonomi itu, jelasnya, warga di Denpasar akan tergoda untuk menjual rumah mereka, atau pindah ke daerah lain seperti Gianyar dan Tabanan. Karena itu, tegasnya, pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan pemerataan investasi agar tidak terjadi banyak urbanisasi. Karena selama ini investasi di Bali wilayah barat dan timur kecil, warganya jadi numplek untuk urban ke Denpasar meski peluang yang tersedia hanya pekerja kasar.
Dia menyayangkan di daerah lain tidak dibuat ada percepatan pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan infrastruktur bandara. Kalau pembangunan itu tidak ada, kesempatan kerja juga berkurang dan menyebabkan urbanisasi. “Yang salah siapa? Ya pemerintah sebagai regulator yang mengatur pertumbuhan itu. (Tugas pemerintah) untuk menekan pertumbuhan yang terlalu cepat, dan mendorong pertumbuhan yang rendah,” urai politisi Partai Golkar tersebut.
Mengenai ketimpangan investasi karena juga harus mempertimbangkan selera investor, Demer tidak memungkiri. Hanya, sambungnya, yang membedakan yakni apakah pemerintah daerah melihat ketimpangan itu sebagai persoalan? Dia mencontohkan bagaimana Pemprov Bali membangun Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, padahal Klungkung dipandang kini cukup padat karena bersebelahan dengan Gianyar dan Denpasar. Namun, dia juga tidak menjelaskan di lokasi mana sebaiknya PKB dibangun.
Bukankah soal PKB itu diputuskan melalui rapat DPRD Bali dengan Fraksi Golkar ada di dalamnya, kenapa dipersoalkan lagi? “Golkar tidak ada setuju kok, silakan dicek. Tapi Golkar bisa berbuat apa kalau Gubernur punya mau dan partainya besar? Demokrasi kita itu kan suara terbanyak, jelek pun terpaksa berjalan (kalau sudah diputuskan),” kelitnya.
Disinggung pernyataannya terkesan mengkritisi kebijakan Gubernur yang beda partai, Demer hanya tertawa. Dia berujar mengkritisi bukan berarti memusuhi, apalagi jika kebijakan tersebut memang layak dikritisi. “Jangan baru kita bicara begini dibilang tidak suka secara pribadi, bukan begitu. Kalau memang mesti dikritisi ya dikritisi, kalau harus didukung ya didukung, kan semua demi kebaikan Bali juga,” tandasnya bernada kalem. hen
