Delapan Anggota DPRD NTB Belum Serahkan LHKPN, Kebanyakan Kesulitan Menafsirkan Harta

  • Whatsapp
SEKRETARIS DPRD NTB, Mahdi Muhamad (tengah) didampingi Kabag Keuangan saat memberikan penjelasan pada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/9/2021). foto: rul

MATARAM – Anggota DPRD Provinsi NTB hingga saat ini masih ada yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun 2020 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 65 anggota DPRD NTB, sebanyak delapan orang belum melaporkan LHKPN.

Padahal, Sekretariat DPRD (Setwan) NTB telah berulang kali mengingatkan pada para anggota DPRD setempat untuk segera menyerahkan LHKPN tersebut. Selain itu, Setwan juga telah menyiapkan satu orang petugas khusus dari staf DPRD NTB untuk membantu pengisian form laporan LHKPN tersebut.

Bacaan Lainnya

Hanya saja, hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan KPK, yakni periode Januari hingga Maret 2021 lalu, justru baru 57 orang yang telah menyerahkan LHKP tersebut. ‘’Jadi, memang tinggal delapan orang saja yang belum menyerahkan LHKPN khusus di DPRD NTB,’’ ujar Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhamad, Senin (20/9/2021).

Menurut Sekwan, dari hasil penelusurannya, ada sejumlah kendala yang menjadi pemicu anggota DPRD NTB belum menyerahkan LHKPN mereka. Padahal, lanjut dia, kewajiban melaporkan LHKPN itu bukan barang baru. Sudah lama ada. Terutama semenjak lahirnya UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian diperkuat dengan lahirnya UU No 7/2006 yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga :  Pasien Sembuh Covid-19 Meningkat 15 Orang, Ini Rekor Tertinggi Denpasar Selama Pandemi

‘’Umumnya, yang belum menyerahkan LHKP karena kesulitan menafsir hartanya. Misalnya, benda-benda berupa keris dan batu. Selanjutnya, tanah yang belum mereka sertifikat hingga tanah yang belum dibagi warisnya,’’ kata Mahdi.

Ia mendaku, hal lainnya yang juga menjadi pemicu belum diserahkannya LHKP juga, lantaran mereka kebingungan dalam mengisi aplikasi LHKPN yang memang agak rumit. ‘’Di sini, kami sudah siapkan satu staf di Sekretariat untuk membantu mengisi form-form yang banyak. Kami sudah tawarkan, plus buat surat untuk isi LHKPN, tapi hingga deadline (tenggat) waktu mereka enggak nyerahkan. Maka, namanya pun akhirnya keluar di website KPK,’’ jelas Mahdi.

Mahdi mengungkapkan, pejabat publik di negeri ini diwajibkan melaporkan hartanya dalam LHKPN. Pelaporan dilakukan ke KPK. Dilakukan saat awal pencalonan untuk jabatan publik, di tengah masa jabatan, dan di akhir masa jabatan.

Namun, meski wajib, di balik kewajiban laporan LHKPN tersebut, masih ada kemudahan. Yakni tidak adanya sanksi. Jikapun ada, paling-paling sanksi administratif. Tentulah ada alasan di balik ketiadaan sanksi tersebut. Terutama lantaran dokumen LHKPN itu ada pada sisi pencegahan. Yakni memastikan integritas pejabat publik. Termasuk untuk menimbulkan rasa takut bagi pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi.

‘’Ke depan, kita sarankan karena LHKPN ini adalah kewajiban, maka perlu ada sanksi yang tegas. Misalnya, gaji mereka selama tiga bulan ditahan lah, baik anggota DPRD dan pejabat eksekutif. Kalau ini, ada ketegasan, saya yakin semua anggota DPRD NTB akan mengisi LHKPN secara tertib,’’ ucapnya menandanskan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.