POSMERDEKA.COM, BANGLI – Koordinasi pemetaan isu demokrasi di desa sebagai bagian untuk mendekatkan pengawasan pemilu langsung ke tingkat masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pengawas dan pemerintah desa, guna menyerap aspirasi serta memantau dinamika demokrasi di lapangan secara faktual. Hal tersebut terkuak saat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pemetaan Isu-isu Demokrasi, Selasa (10/3/2026) di Kantor Desa Pengotan, Kecamatan Bangli.
Kegiatan yang diinisiasi Bawaslu Bali ini diikuti Bawaslu kabupaten/kota se-Bali. Berbeda dari biasanya yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bawaslu, koordinasi kali ini dilakukan langsung di kantor desa, sebagai upaya mendekatkan pengawasan pemilu dengan masyarakat. Peserta tidak hanya berkoordinasi internal, juga berinteraksi langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Hal ini menjadi kesempatan berbagi pengalaman, mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus melihat secara langsung isu-isu demokrasi yang berkembang di tingkat desa.
Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali koordinasi serta rekonsiliasi kerja-kerja penanganan pelanggaran di jajaran Bawaslu. “Sekaligus kita rangkaikan dengan turun langsung ke masyarakat, kepada para pemilih, untuk memberi bantuan serta minta masukan bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilu ke depan,” ujar Wirka.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk terus memperkaya perspektif hukum dalam menjalankan tugas pengawasan. Dia mengajak semua jajaran Bawaslu untuk terus mengisi diri melalui diskusi dan mengikuti perkembangan dinamika hukum. “Jadi, kita memiliki perspektif hukum yang lebih luas dalam menjalankan tugas pengawasan,” pesannya.
Kepala Bagian P3SPH Bawaslu Bali, I Made Aji Swardhana, menekankan pentingnya kelengkapan pelaporan data penanganan pelanggaran oleh Bawaslu kabupaten/kota melalui aplikasi SigapLapor. Dia mengajak Bawaslu kabupaten/kota melengkapi data tersebut. “Hal ini juga menjadi atensi pimpinan di Bawaslu RI, sehingga nantinya dapat dilaporkan bahwa seluruh Bawaslu kabupaten/kota telah mengunggah data penanganan pelanggaran secara lengkap,” ajaknya.
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Badung, I Putu Hery Indrawan, menyampaikan, kegiatan koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan pemahaman, serta memperkuat sinergi antar jajaran Bawaslu di Bali. “Selain itu, dengan turun langsung ke desa, kita juga dapat melihat secara langsung dinamika masyarakat serta isu-isu demokrasi yang berkembang di tingkat akar rumput,” ungkap Hery. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan pemilu, khususnya dalam proses PDPB, dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan koordinasi yang kuat serta masukan langsung dari masyarakat. hen
