Dasar Hukum Tunda Pelantikan Tak Jelas, Gubernur Sebut Kebijakan Mendagri

  • Whatsapp
KOMISIONER KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan. Foto: hen
KOMISIONER KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan. Foto: hen

DENPASAR – Dilantiknya hanya Gubernur dan Wagub Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara hasil Pilkada 2020 oleh Presiden, Senin (15/2/2021) menghadirkan sejumlah pertanyaan. Pelantikan itu terkesan istimewa, karena paslon kepala daerah kabupaten/kota terpilih lainnya, termasuk yang di Bali, justru ditunda pelantikannya sampai akhir Februari nanti. Padahal, paslon terpilih di Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara memiliki dua ciri yang sama dengan paslon bupati/wali kota terpilih lainnya, yakni selesai masa jabatan pada 17 Februari 2021 dan tidak ada sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, yang dimintai tanggapan, Selasa (16/2/2021) petang, mengaku tidak tahu persis apa pertimbangan Kemendagri melantik kedua paslon itu. Selain itu, pelantikan memang sepenuhnya domain pemerintah. Tugas dan tanggung jawab KPU hanya mengawal tahapan Pilkada sampai dengan terpilihnya paslon pemenang, baik ada maupun tidak ada sengketa di MK. “Secara khusus kami belum melihat apa pertimbangan pemerintah,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Jika melihat tahapan Pilkada, terangnya, begitu KPU menetapkan paslon terpilih, hal itu disampaikan ke DPRD kabupaten/kota untuk disampaikan ke Gubernur dan diteruskan ke Kemendagri. Kapan pelantikan dan bagaimana pertimbangannya, hal tersebut menjadi kebijakan pemerintah. Dia juga menjelaskan ada tiga kriteria hasil Pilkada, yakni yang sejak awal tidak ada gugatan, ada yang digugat tapi diputus dismissal (putusan sela), dan yang gugatannya diperiksa dan kemudian menunggu putusan akhir di MK.

Baca juga :  Pandemi Dinilai Momentum Kembangkan Potensi Kelautan dan Perikanan

“Sejauh ini kami tidak ada pemberitahuan dari Kemendagri soal (kenapa ada yang dilantik dan ada yang ditunda) itu. KPU sudah selesai bagi yang dinyatakan MK tidak ada sengketa hasil Pilkada,” urainya.

Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, juga menyuarakan hal senada. “Kami juga tidak paham apa dasar hukum kenapa harus ada perbedaan pelantikan antara hasil di Bali dengan di Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara itu. Padahal sama-sama selesai masa jabatan pada 17 Februari 2021 dan sama-sama tidak sengketa hasil di MK. Bisa jadi itu kebijakan Mendagri, entah apa pertimbangannya,” sahutnya singkat.

Komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra, berpandangan mestinya tidak perlu ada penundaan pelantikan jika memang tidak ada sengketa di MK. Menurutnya, Pilkada 2020 itu diselenggarakan agar ada kepastian kepala daerah terpilih untuk dapat membuat kebijakan produktif, terutama menyelamatkan masyarakatnya dari dampak pandemi Covid-19. “Bawaslu itu mengawasi tahapan sampai dengan tahap pelantikan,” cetusnya.

Di kesempatan terpisah, Gubernur Bali, I Wayan Koster, berkata dasar penundaan itu agar pelantikan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Meski hasil di Bali tidak sengketa, tapi karena masih ada 100 lebih daerah yang mengajukan gugatan ke MK, yang tidak ada sengketa jadi harus ikut menunggu putusan MK.

“Karena itu kebijakan Mendagri mengangkat Plh untuk melaksanakan tugas di kabupaten yang bupatinya habis masa jabatannya mulai 17 Februari agar tidak kekosongan kepemimpinan dalam masa waktu sampai ada putusan MK dan kemudian bupati definitif dilantik,” jelasnya dalam kanalYoutube Pemprov Bali, saat menyerahkan keputusan Gubernur tentang penunjukkan sekda masing-masing sebagai Plh bupati/wali kota di gedung Gajah Jaya Sabha, Selasa (16/2/2021) siang. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.