Dana Desa Diprioritaskan untuk Percepatan Pencapaian SDGs

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, saat menghadiri workshop Pengelolaan Dana Desa di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung, Kamis (15/10/2020). Foto: ist
ANGGOTA Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, saat menghadiri workshop Pengelolaan Dana Desa di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung, Kamis (15/10/2020). Foto: ist

KLUNGKUNG – Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung menggelar workshop Pengelolaan Dana Desa Cepat, Tepat, dan Terpadu sebagai Upaya Penangan Dampak Covid-19. Kegiatan yang diikuti seluruh perbekel di Klungkung ini digelar di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Kamis (15/10/2020).

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengharapkan workshop ini dapat memberikan pemahaman kepada kepala desa (perbekel) terhadap penggunaan dana desa. Dijelaskannya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Bacaan Lainnya

Dalam menyikapi dampak ekonomi karena pandemi Covid-19, Pemkab Klungkung melalui desa telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sesuai amanat Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan BLT APBD Klungkung Tahun 2020. “Berkat dukungan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada kecamatan dan desa, sehingga dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dapat berjalan secara cepat, efektif, dan tepat sasaran,” kata Bupati Suwirta.

Baca juga :  Dibuka Jumat Ini, Pemkot Gelar Pasar Gotong Royong Krama Bali Hingga Desember

Kegiatan ini dihadiri Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya; Kasubdit Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Farida Kurnianingrum; Kepala Kanwil Ditjen Perbendahan Provinsi Bali, Tri Budianto; Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah BPKP, Bea Rejeki Tirtadewi. 022

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.