POSMERDEKA.COM, MATARAM – Dua pekan menjelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu NTB belum mendapat temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran keterlibatan ASN atau politik uang, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di 10 kabupaten/kota di wilayah setempat. Namun, pengawasan dan patroli akan terus ditingkatkan, karena potensi pelanggaran akan lebih mungkin terjadi menjelang pencoblosan pada 27 November nanti.
“Kita harus lebih ekstra bekerja jelang hari pemungutan suara. Ini karena eskalasi pelanggaran bakal meningkat signifikan,” ujar Ketua Bawaslu NTB, Itratip, saat membuka rapat evaluasi penyelesaian sengketa proses dalam Pemilu 2024 di Kota Mataram, Kamis (14/11/2024).
Itratip mengatakan, para Panwascam di semua wilayah NTB agar melakukan piket di Sekretariat. Bila perlu dilakukan jadwal secara bergilir dengan PKD dan Pengawas TPS secara bergantian. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024 lalu, biasanya politik uang akan terjadi saat hari tenang.
“Kenapa kita harus melakukan piket, karena bakal banyak laporan dan pengaduan yang muncul dari masyarakat atau tim sukses paslon. Tugas kita adalah merespons dan menindaklanjuti laporan yang masuk,” tegasnya.
Itratip menegaskan politik uang jadi langkah pragmatis yang dilakukan calon. Biasanya hal tersebut juga memberi pengaruh cukup signifikan di hari-hari menjelang pemungutan suara pada para pemilih. Menurut dia, sesuai laporan PPATK saat rakor Bawaslu RI beberapa hari lalu, ada modus juga penarikan uang dilakukan bertahap sebelum hari tenang oleh tim paslon. Sebab, biasanya perbankan akan melakukan pembatasan menjelang pencoblosan seperti Pemilu lalu.
“Makanya, pada posisi seminggu terakhir, insting pengawas itu harus lebih tinggi. Tugas kita kian berat. Salah satunya bagaimana mengantisipasi pengerahan sembako yang bakal meningkat. Bila perlu jika ada mobil boks enggak pernah dikenal dan masuk ke wilayah kita, agar juga patut dicurigai,” pesannya.
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB, Suhardi, juga minta semua Panwascam bekerja lebih serius untuk berkontribusi positif menyukseskan sejarah demokrasi di Indonesia saat ini. Menurut dia, ada dua jalur mekanisme TSM yang bisa dilakukan yakni, jalur temuan dan laporan.
“Catatan saya, dari 10 kabupaten/kota di NTB, justru Bawaslu Kabupaten Dompu yang sangat progresif melaporkan TSM melalui Sentra Gakkumdu. Sementara wilayah lain belum terlihat laporan yang masuk di proses lebih lanjut,” ungkapnya.
Lantaran eskalasi politik bakal meningkat menjelang dua minggu ke depan, dia mengingatkan Panwascam harus memastikan catatan kerja melalui Laporan Hasil Pengawasan (LHP) harus benar-benar dirapikan. Jangan sampai kasus Sekotong di Pemilu 2024 terulang kembali di Pilkada Serentak 2024.
“Ingat, jangan sampai ada tip-ex untuk suara paslon yang dicurangi, pastikan semua suara paslon tepat di posisinya tanpa harus ada yang terzalimi, meski hanya satu sampai tiga suara di TPS yang bukan basisnya,” serunya memperingatkan. rul
