Buka Pariwisata Bali dengan Penuh Hati-hati, Fraksi PDIP Bali Bentengi Kebijakan Gubernur

  • Whatsapp
AAN Adhi Ardhana (kiri) dan Dewa Made Mahayadnya saat temu media menguraikan pandangan Fraksi PDIP DPRD Bali terkait isu pariwisata dan ekonomi, yang sebagian di antaranya dinilai menyudutkan Gubernur Wayan Koster. Foto: hen
AAN Adhi Ardhana (kiri) dan Dewa Made Mahayadnya saat temu media menguraikan pandangan Fraksi PDIP DPRD Bali terkait isu pariwisata dan ekonomi, yang sebagian di antaranya dinilai menyudutkan Gubernur Wayan Koster. Foto: hen

DENPASAR  – Pergerakan ekonomi Bali mulai membaik seiring melandainya kasus Covid-19, meski sektor pariwisata dengan andalan turis mancanegara belum bisa pulih seperti sebelum pandemi. Mengembalikan zaman keemasan pariwisata Bali perlu waktu, dan sangat bergantung situasi kesehatan serta ekonomi dunia juga. Karena itu, membuka pariwisata internasional perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena salah melangkah dapat berimplikasi fatal. Demikian diuraikan Fraksi PDIP DPRD Bali dalam jumpa media, Selasa (14/12/2021).

AAN Adhi Ardhana berkata ekonomi Bali mulai bergerak, kendati pemulihan pariwisata tidak otomatis segera normal seperti dulu. Menimbang geliat pariwisata dua bulan terakhir disumbang wisatawan domestik, fraksinya mendorong agar sektor ini digencarkan, karena wisatawan internasional hampir tidak ada.

Bacaan Lainnya

“Kita harus pahami dunia tidak hanya terkait pandemi, tapi juga ekonomi. Negara lain berusaha menahan devisa supaya tidak keluar lewat warganya yang berwisata. Selain itu pola pariwisata itu resiprokal, imbal-balik, jika warga mereka ke sini maka warga kita juga ke sana. Jika tidak, nilai mata uangnya akan turun,” urai pelaku pariwisata ini.

Fraksi PDIP, sebutnya, mengapresiasi kerja Gubernur dan Pemprov Bali yang berjuang keras memulihkan ekonomi, termasuk kepariwisataan. Gubernur gencar berkomunikasi dengan duta besar negara sahabat, terutama yang termasuk primadona pariwisata Bali, demi melancarkan kunjungan berwisata sejauh memungkinkan. Pun minta relaksasi regulasi ke pemerintah pusat bagi wisatawan asing, misalnya memangkas masa karantina atau melonggarkan aturan visa bagi turis privat.

Baca juga :  Tata Wajah Kota Gianyar, Bupati Mahayastra Siapkan Rp 22 Miliar

“Bahwa hasilnya belum dirasakan nyata kalangan pariwisata, karena setiap langkah itu dilakukan penuh kehati-hatian. Apalagi sekarang ada varian (Covid-19) Omicron, berarti kebijakan pemerintah juga mengikuti perkembangan itu,” tegasnya.

Disinggung kenapa Bali tidak meniru Thailand yang aturan berwisatanya “sangat ramah”, dia minta publik tidak terprovokasi. Mengutip data satu harian nasional, dia berkata sejak Januari sampai Oktober 2021 turis asing ke Thailand hanya di angka 100 ribuan. Dengan pemerintah pusat membawa Forum G20 ke Bali, berikut segala efek ekonominya, itu bukti pemerintah tetap dan terus bekerja.

Dewa Made Mahayadnya selaku Ketua Fraksi PDIP menilai Gubernur Koster maksimal berjuang meringankan beban, sekaligus mewujudkan harapan, pelaku pariwisata. Namun, varian Omicron juga mesti dipertimbangkan dampaknya. Untuk itu, dia berseru jangan mengganggu pemerintah bekerja. Apalagi memulihkan ekonomi mesti paralel dengan kesehatan serta keselamatan masyarakat.

Kalau sampai krisis tingginya kasus Corona lagi seperti Juni sampai Agustus lalu, rakyat juga yang susah. Ekonomi dan pariwisata jadi mundur. Biaya memulihkan itu besar, dan pasti ada rasionalisasi anggaran lagi.

“Mari kita syukuri kondisi sekarang, kelola turis domestik dengan hati-hati. Jangan saling hujat, lihat pemerintah sudah bekerja. Jika ada kebijakan Gubernur yang salah, Fraksi PDIP siap menegur langsung. Kalau ada aspirasi ingin disuarakan, kami siap menampung di sini,” tegas Dewa Jack, sapaan akrabnya.

Baca juga :  Cegah PPDP Pakai Joki, PPK Diminta Rajin Pengawasan

Terkait tudingan Gubernur asal memberi data kepada Wapres Ma’ruf Amin soal hotel bintang 5 penuh beberapa waktu lalu, Jack menilai video di media sosial itu dipotong, hingga publik salah paham. Berdasarkan protokol kesehatan (prokes), kapasitas maksimal hotel adalah 50 persen. Namun, karena ada pertemuan G20 pada 3, 4, 5 Desember lalu, okupansi hotel di Nusa Dua ada yang bahkan sampai 70 persen.

“50 persen standar prokes di era new normal ini sama dengan 100 persen saat normal, itu konteksnya. Jadi, tidak salah Pak Gubernur bilang hotel bintang lima penuh,” sambung Ardhana serius.

Disentil Fraksi PDIP lebih terlihat sebagai juru bicara ketimbang pengawas kerja Gubernur, Ardhana dan Jack hanya tertawa. “Ada hasil diskusi kami yang tidak bisa Gubernur sampaikan, kami yang sampaikan. Yang jelas Gubernur menerima banyak kritikan, termasuk kalangan pariwisata yang bikin petisi itu, dan bekerja keras menyikapi keluhan itu,” paparnya.

Apakah isu pariwisata ini ada yang menggosok sampai kencang bergulir di medsos? “Ya itu pasti, kami juga melihat begitu,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.