Bersikap Samin di Aturan Makan 20 Menit

  • Whatsapp
Gus Hendra. Foto: hen
Gus Hendra. Foto: hen

The human race has only one really weapon, and that is laughter” (Mark Twain)

Manusia pada dasarnya makhluk yang suka bermain (homo luden), termasuk bermain dengan bahasa dan tanda sebagai penanda eksistensi mereka. Selalu ada saja bahan yang dapat dipakai untuk humor, termasuk yang satire. Pandemi Covid-19 yang melahirkan banyak restriksi akibat kebijakan pemerintah, justru kian merangsang masyarakat melahirkan banyak meme dan lelucon di media sosial (medsos). Yang paling anyar adalah untuk memaknai batasan 20 menit untuk makan di tempat selama PPKM Level IV, yang dari semua itu bermuara kepada mengejek betapa absurdnya kebijakan Presiden Jokowi itu.

Bacaan Lainnya

Kilas ke belakang, lewat konferensi pers, Minggu (25/7/2021) Presiden Jokowi mengumumkan, “Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka, diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00, dan maksimum makan di tempat setiap pengunjung 20 menit.” Frasa terakhir itu yang banyak dikupas di media massa, dan, terutama, medsos.

Mendagri Tito Kurniawan, Senin (26/7/2021) menjelaskan soal aturan 20 menit makan di tempat itu untuk mencegah penularan. Pertimbangannya, jika makan tanpa bicara maka 20 menit cukup. Kalau banyak ngobrol di warung makan, itu rawan penularan. “Pelaku usaha tolong memahami itu,” pintanya.  

Baca juga :  Belgia ''Hattrick'' Tim Terbaik FIFA, Indonesia Peringkat 173

Sayang, penjelasan maksud makan 20 menit itu kurang bergaung di benak publik. Apalagi media televisi juga gencar menampilkan sisi kontroversinya, alih-alih memberi porsi untuk menguraikan secara utuh konteks kebijakan itu. Media arus utama juga asyik mengutip komentar warganet, padahal apa yang ada di medsos, mengingat tidak ada filter di dalamnya, belum tentu layak dikutip atau dipakai rujukan.

Jacob Oetama (2001) dalam buku Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus menekankan, tidak sekadar berita, menulis berita perlu ditunjang kemampuan menumbuhkembangkan semangat dan kegiatan kemanusiaan dalam kegiatan jurnalistik. Pesannya adalah berita mesti mempunyai nilai berita, yakni membuat masyarakat gemar membaca, memperluas cakrawala, dan memperkuat setia kawan kemanusiaan.

Harus diakui, medsos kini bertransformasi menjadi pilar kelima demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers yang merdeka. Tak sekadar menjadi kanal pelampiasan tema yang kurang dijangkau, atau bahkan dilirik, media arus utama, medsos di sejumlah negara bahkan menjadi pemantik revolusi sosial. Hanya, validitas dan pertanggungjawaban konten medsos patut dipertanyakan karena, tidak seperti di media arus utama, tidak ada gatekeeper seperti editor, penjaga rubrik dan sebagainya (Nurudin, 2007). Terlebih masyarakat kiwari senang cepat, praktis, menghibur, dan memberi efek “menyenangkan” ala plasebo, sehingga medsos bagaikan candu yang memabukkan.

Terlepas dari insinuasi meme atau lelucon yang muncul, sulit menutupi Presiden Joko Widodo seperti kurang peka membaca konteks dalam membuat pernyataan. Presiden terlihat ingin untuk memberi angin segar kepada sektor ekonomi, terutama warung makan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat warung makan tergolong paling terdampak dari kebijakan PPKM Darurat, selain karena hanya boleh take away, waktu operasional juga dibatasi.

Baca juga :  Realisasi Baru 71,20 Persen, Samsat Karangasem Kejar Target Rp45 M

Jika Presiden memberi pernyataan sebatas kebijakan masyarakat boleh buka warung, dan teknis batasan 20 menit dijelaskan Mendagri, risiko terjadi bias konteks dalam memaknai pernyataan bisa diminimalisir. Alih-alih disambut sebagai kebijakan yang serius mendengar aspirasi rakyat kecil, pernyatan Presiden malah terkesan receh, dan terjadi “kecelakaan” kecil dari perspektif komunikasi antarbudaya, terutama di ranah siber. Minimal kebijakannya bukan disikapi sebagai kebijakan prorakyat, tapi sekadar bahan lelucon (lagi?) untuk mengejek pemerintah.

Pada masyarakat informasi seperti saat ini, David Holmes (2005) menyebut setiap individu mengalami peningkatan dalam berinteraksi dengan layar komputer, membangun relasi face to screen dibanding face to face. Konsekuensi kondisi ini yakni setiap komunikasi pemerintah mesti mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang face to screen tadi, yang nyaris identik dengan face to sosmed. Singkatnya, semua kebijakan akan dibahas secara bebas oleh publik dalam segala strata di medsos ketimbang di media arus utama, yang mungkin dianggap eksklusif atau elitis. Artinya, segala aspek komunikasi, terutama kontennya, mempertimbangkan segala bias yang mungkin terjadi.

Lalu bagaimana memaknai 20 menit makan di tempat itu secara wajar? Tidak ada salahnya kita belajar dari masyarakat Samin, suku di pedalaman Blora, Jawa tengah. Mereka terbiasa berpikir dan bertindak lugu dan logis. Jika aturannya begitu, ya begitu, ikuti saja. Diberi 20 menit ya sudah, tidak usah maksa-maksa lebih dari itu atau mempersoalkan itu. Toh masih lebih daripada dilarang sama sekali seperti sebelumnya.

Baca juga :  Susun Renja 2021, BARI Cari Masukan Akademisi dan Tokoh

Atau jika mau sedikit serius berpikir, dalam kondisi di mana virus Covid-19 mudah menular ketika kita tanpa masker, aturan ini sudah lumayan toleran. Pun merupakan jalan tengah bagi para pedagang kecil agar tetap bisa mencari nafkah, di tengah belum ada gejala kapan pandemi akan minggat. Suka atau tidak dengan gaya Samin, yang acapkali dicap sinting, dalam memaknai kebijakan pemerintah itu, kembali ke pilihan kita masing-masing. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.