Bawaslu Undang Eksternal Kritisi Pengawasan Pilkada 2020, Ketaatan Prokes Tetap Diatensi

  • Whatsapp
KETUT Ariyani (kanan) bersama I Ketut Rudia (tengah) menyambut Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra, saat audiensi ke Bawaslu Bali. Foto: ist
KETUT Ariyani (kanan) bersama I Ketut Rudia (tengah) menyambut Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra, saat audiensi ke Bawaslu Bali. Foto: ist

DENPASAR – Proses pengawasan Bawaslu selama tahapan Pilkada 2020 digelar diyakini terdapat kekurangan atau kelemahan. Untuk mendeteksi kekurangan sekaligus perbaikan ke depan, Bawaslu Bali mengagendakan mengundang pihak eksternal untuk evaluasi kinerja pengawasan Bawaslu di enam kabupaten/kota yang melangsungkan Pilkada 2020.

“Kami akan mengajak pihak luar dan stakeholder terkait, termasuk teman-teman media, untuk mengkritisi pengawasan Bawaslu. Tanpa dikritisi, kami tentu tidak tahu di mana kelemahan yang harus dibenahi terkait fungsi pengawasan,” tutur Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, Rabu (6/1/2021).

Bacaan Lainnya

Ariyani menguraikan, selain mengajak eksternal, evaluasi melibatkan adalah jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang menggelar Pilkada. Pada prinsipnya semua pengawasan tahapan Pilkada akan dibongkar untuk ditelaah dan diperbaiki. Mulai dari pemutakhiran data pemilih sampai dengan proses pungut-hitung suara di TPS. Misalnya pemutakhiran data pemilih, kata dia, hal apa perlu diperbaiki dan strategi apa yang layak untuk membenahi.

“Di mana yang perlu dibenahi lebih dalam ke depan? Apa sebaiknya dilakukan untuk ditingkatkan di tiap tahapan? Hal-hal semacam itu yang perlu dibahas bersama dengan stakeholder agar pengawasan berikutnya berjalan lebih baik,” tegas satu-satunya perempuan komisioner di Bawaslu Bali tersebut.

Baca juga :  Diperkuat Sampai Pemerintah Desa dan Desa Adat, Terkait Surat Edaran Terkait Penanganan Covid-19

Komisioner Bawaslu Bali, Ketut Rudia, menambahkan, hal teknis yang dievaluasi lainnya adalah masih adanya temuan pemilih ganda saat tahapan pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada juga warga yang tidak dapat form C pemberitahuan, dan temuan semacam itu perlu dievaluasi untuk mendapat masukan. Pengawasan distribusi logistik sampai pada rekapitulasi suara juga perlu dikritisi, termasuk penerapan protokol kesehatan (prokes) oleh penyelenggara.

“Di Jembrana ada temuan di sejumlah TPS para pengawas TPS tidak diberi salinan DPT oleh KPPS, padahal itu wajib diberikan kepada saksi dan pengawas TPS sebagai bentuk kontrol. Sebab, penyerahan C6 itu dibacakan KPPS dan disesuaikan dengan siapa yang memegang, agar tidak terjadi kesalahan. Yang dipanggil si A, tapi yang datang si B,” ungkapnya.

Masih adanya paslon dan simpatisan yang tidak taat aturan saat kampanye juga masuk dalam daftar evaluasi Bawaslu. Dari data yang ada, jelas Rudia, di beberapa tempat ada paslon memasang alat peraga kampanye (APK) di luar ketentuan meski sudah diatur secara limitatif tempatnya. Evaluasi tersebut, ucapnya, kemungkinan dalam bentuk FGD (diskusi kelompok terfokus), jadi semua berlaku sebagai narasumber untuk memberi masukan.

“Kemungkinan pekan kedua Januari ini, karena Februari sudah pelantikan. Kami tidak mau mengganggu rekan-rekan di Bawaslu kabupaten/kota yang sedang membuat laporan akhir, dana hibah dan lain-lain,” ulasnya.

Disinggung mengapa prokes masih tetap jadi atensi, padahal evaluasi dilakukan untuk agendapolitik yang paling cepat tahun 2023, Rudia menjawab ketaatan prokes tetap layak dievaluasi. Alasannya, tidak ada yang menjamin pandemi benar-benar lenyap saat Pilkada 2023 dan selanjutnya. “Evaluasi itu semuanya, termasuk prokes. Kalau pandemi sudah hilang ya bagus, kalau belum berarti kita sudah dapat pola lebih baik untuk pengawasan nanti,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Komentar