Bawaslu Nilai Serangan Paslon Pilkada di Medsos Belum Termasuk Pelanggaran

  • Whatsapp
I Wayan Wirka. Foto: gus hendra
I Wayan Wirka. Foto: gus hendra

DENPASAR – Postingan di media sosial saat ini yang bernada menyerang pasangan calon tertentu, belum bisa diangkut ke ranah pelanggaran pilkada. Hal tersebut karena tahapan pencalonan secara resmi belum dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020. “Kalau tahapan pencalonan belum dilaksanakan, postingan di media sosial belum memenuhi unsur subjek hukum. Mereka kan baru deklarasi saja,” kata Kordiv Pengawasn Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, Kamis (11/6/2020).  

Wirka mengatakan hal tersebut saat dimintai tanggapan atas adanya serangan terhadap paket Massker, Mas Sumatri-Sukerana, di Karangasem. Paket ini menjadi topik obrolan pihak tertentu di media sosial Facebook dengan memplesetkan Massker menjadi masker, sebagai benda yang mestinya dibuang karena mesti dipakai saat pandemi. Intinya, Massker sebagai hal yang perlu dihindari agar situasi Karangasem kembali normal seperti dulu.

Baca juga :  Kasus Meninggal Akibat Covid-19 Paling Banyak Usia 30-59 Tahun

Lebih jauh diutarakan, selama tahapan pilkada belum dilanjutkan, maka apapun itu ranahnya adalah politis, bukan yuridis. Bawaslu sebagai pengawas pemilu masuk ketika aturan hukumnya jelas, dalam hal ini merujuk kepada Peraturan KPU (PKPU). Jika ada pihak yang keberatan dengan postingan itu, sambungnya, lebih tepat menjadi laporan pidana dengan pasal dalam KUHP atau menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) misalnya.

Bahwa Massker dimaksud benar merujuk ada paket Massker, Wirka menyebut itu tetap hanya sebatas istilah sebelum resmi dicalonkan. Kecuali yang memposting langsung menyebut nama bahwa dimaksud adalah Mas Sumatri-Sukerana, baru dapat menjadi subjek hukum. “Yang jelas kami masih menunggu PKPU dulu seperti apa, baru kami bisa bergerak untuk pengawasan. Selama itu belum ada ya kami begini saja,” ujarnya kalem.

Baca juga :  Ini Alasan FIFA Tunda Tinjau Venue Piala Dunia U-20

Setelah PKPU dirilis, ulasnya, barulah Bawaslu RI akan mengeluarkan aturan terkait apa saja yang perlu dilakukan pengawasan. Misalnya PKPU menormakan penyelenggara memakai APD, Bawaslu wajib mengawasi protokol kesehatan itu. Ketika itu tidak dilakukan, itu bisa menjadi objek pelanggaran untuk KPU.

Mengenai pasien Corona yang kemungkinan masih dirawat di rumah sakit saat pemungutan suara terjadi, Wirka menjawab hal itu belum diatur dalam PKPU. Termasuk apakah nanti KPPS akan mendatangi ke rumah sakit dengan mengenakan APD lengkap, dia bilang belum ada norma yang menjelaskan hal tersebut. Sebab, PKPU yang ada sekarang dibuat ketika pandemi Corona belum terjadi.

“Kita tunggu dulu PKPU seperti apa nanti, kalau sekarang ini seperti masih menebak-nebak saja jadinya. Yang pasti, KPU memang wajib memberi ruang pemilih untuk menggunakan pilihnya, termasuk apakah dia pasien Corona atau tidak. Teknisnya seperti apa, KPU yang menentukan,” tandas mantan advokat tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.