Banyak Gentayangan di Media Sosial, “Buzzer” Politik Jadi Atensi Kader Pengawas Partisipatif

  • Whatsapp
SUASANA diskusi virtual SKPP Bawaslu Bali mengenai strategi kehumasan di Bawaslu Bali, Kamis (11/6/2020). Foto: Ist
SUASANA diskusi virtual SKPP Bawaslu Bali mengenai strategi kehumasan di Bawaslu Bali, Kamis (11/6/2020). Foto: Ist

DENPASAR– Kehadiran buzzer atau pihak yang mempromosikan pihak tertentu di media sosial untuk tujuan politik merupakan hal lumrah saat ini. Hanya, bagaimana posisi buzzer terkait dengan aturan main dalam Pilkada 2020 sampai saat ini belum terlalu jelas. Persoalan itu menjadi salah satu topik yang menarik peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Bali dalam diskusi virtual terkait strategi kehumasan, Kamis (11/6/2020).

Salah satu peserta, Ayu, menanyakan bagaimana Bawaslu menyikapi maraknya promosi terkait seseorang oleh buzzer meski belum waktu masa kampanye. Di satu sisi mereka bisa dengan gencar menyanjung calonnya dan menjelekkan pihak lain, di sisi lain belum ada aturan yang mengatur. “Bagaimana Bawaslu melihat masalah itu?” cetusnya dalam kegiatan yang dipandu anggota Bawaslu Badung, IGN Bagus Cahya Sasmita itu.

Baca juga :  Persiapan New Normal , Kelurahan Sanur Edukasi Protokol Kesehatan di Pasar dan Restauran

Anggota Bawaslu Bali, Ketut Rudia, menjawab instrumen hukum yang ada di Bawaslu adalah pencegahan potensi pelanggaran. Jika sudah dicegah dan tetap melanggar, barulah masuk tahap penindakan. Namun, jika perbuatan itu belum masuk kategori pelanggaran yang diatur sesuai norma yang ada, tentu tidak bisa ditindak.

Menurut Agus Putra Mahendra sebagai narasumber, fenomena buzzer tidak bisa dilepaskan dari keinginan peserta pilkada untuk mengemas citra diri positif di mata calon pemilih. Dari perspektif kehumasan, apa yang dilakukan buzzer merupakan strategi kehumasan dengan memanfaatkan platform media sosial. Hanya, memang sulit mengkategorikan apakah pihak yang memanfaatkan buzzer untuk menjual impresi kepada publik itu termasuk pelanggaran kampanye. Sebab, pengertian kampanye adalah menyampaikan visi-misi dan ada unsur mengajak.

Baca juga :  Waduh, Bali Kembali Catat Rekor Baru Penambahan Harian Positif Covid-19, Denpasar Penyumbang Terbanyak

“Sepanjang buzzer itu narasinya sebatas menonjolkan hal bagus dari orang yang dijagokan, tidak menjelekkan pihak lain, dan tidak ada ajakan untuk memilih, saya rasa tidak masalah secara aturan pilkada. Dalam ilmu komunikasi, buzzer itu termasuk strategi political spin atau orang yang mengulang-ulang penyampaian tentang suatu hal,” papar jurnalis harian Pos Bali tersebut.

Mengenai kegiatan diskusi virtual tersebut, Rudia berkata diadakan untuk memberi pelajaran luar biasa kepada rekan SKPP. Dengan demikian setidaknya mereka tahu mana termasuk hoaks dan mana berita perlu perlu veridikasi. Selain itu juga memberi pengetahuan pilkada sebagai informasi kepada publik. “Semoga materi dalam diskusi itu bisa menjadi bekal yang baik untuk adik-adik SKPP,” terangnya.

Baca juga :  Puri Agung Klungkung Akan ‘’Nunas Pakuluh’’ Ida Batara Pejenengan

Partisipasi pemerintah dan masyarakat, ulasnya, ada dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Implementasi partisipasi itu beragam bentuk, antara lain masyarakat menjadi bagian jadi aparatus Bawaslu di semua tingkatan. Di luar itu, imbuhnya, SKPP bisa sebagai partisipatif dengan memberi informasi dugaan pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan. Dengan adanya SKPP, tegasnya, warga dapat berperan sebagai kepanjangan tangan Bawaslu di lapangan untuk memberi pendidikan politik ke masyarakat. “Minimal di lingkungan sendiri, dan minimal tahu aturan main, pelanggaran dan sebagainya. Sebab, tenaga Bawaslu kan juga terbatas untuk dapat menjangkau pengawasan,” urainya. hen

banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 banner 728x250 SMK BALI DEWATA

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.