POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah ( BAN S/M) Provinsi Bali menggelar Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) tahap I tahun 2023. Rakorda dibuka Ketua BAN S/M Bali, Drs. I Wayan Suwira, M.Si., M.Pd., Rabu (10/5/2023) melalui daring dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Hadir dalam kegiatan Rakorda yang berlangsung selama dua hari itu dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Kepala BGP, Kepala BPMP, Inspektorat Provinsi, Kemenag Provinsi, seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Bali, Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) Kabupaten/Kota serta beberapa sekolah yang mendapatkan undangan khusus.
Dalam sambutannya, Ketua BAN S/M Bali, Wayan Suwira, mengemukakan, tujuan dari Rakorda tahap I BAN S/M Bali ini adalah untuk melakukan refleksi dan sekaligus menyampaikan hasil pelaksanaan akreditasi tahap I Provinsi Bali yang telah dilakukan sebelumnya. “Hasil akreditasi serta rekomendasi yang diberikan akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan untuk perbaikan mutu pendidikan,” ungkap Suwira.
Diungkapkan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan akreditasi tahap I, Suwira mengatakan akan dijadikan bahan refleksi dan evaluasi untuk pelaksanaan akreditasi tahap berikutnya. “Pelaksanaan akreditasi tahap I sudah berjalan dengan baik,” ungkap Suwira.
Hasil evaluasi awal pelaksanaan visitasi tahap I yang dilaksanakan beberapa bulan lalu, ungkap Suwira, pihaknya masih menemukan indikasi belum maksimalnya kinerja baik asesor maupun sekolah. Hal ini didasarkan atas indikasi pelanggaran Panduan Operasional Standar (POS) Akreditasi baik yang dilakukan oleh asesor maupun oleh sekolah. “Pelanggaran SOP di sekolah terlihat dengan adanya sekolah yang sertifkat akreditasinya yang kadaluwarsa yang diakibatkan sekolah terlambat atau tidak melakukan pendaftaran akreditasi ulang,” ungkap Suwira, seraya menambahkan pihaknya juga masih menerima laporan indikasi pelanggaran norma dan kode etik yang dilakukan oleh asesor ketika melakukan visitasi.
Ke depan, lanjut Suwira, BAN S/M Bali akan terus berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil akreditasi dengan menggandeng berbagai stakeholder lainnya, termasuk melakukan koordinasi dengan kantor Inspektorat. ”Itulah sebabnya pada Rakorda ini kita mengundang Inspektorat untuk memberikan materi tentang manajemen risiko yang berkaitan dengan akreditasi,” tegas Suwira.
Sejalan dengan Ketua BAN S/M Bali, Auditor Madya Kantor Inspektorat Bali, Yuliani Dewi, dalam paparannya menyebutkan, pelaksanaan visitasi ke sekolah memang harus diawali dengan menajemen risiko baik yang melibatkan sekolah maupun asesor. ”Dengan manajemen risiko ini, maka pelaksanaan akreditasi akan berjalan dengan baik serta bebas dari gratifikasi,” ungkap Yuliani Dewi.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali, yang diwakili Kabid SMA, Ngurah Pasek Kusuma, mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Bali untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bali, termasuk menjadikan hasil akreditasi sebagai bahan untuk pengembangan pendidikan berikutnya. Menurut Ngurah Pasek Kusuma, upaya-upaya lebih konkrit akan terus dilakukan dan disesuaikan dengan core bisnis di Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
“Untuk itu, Rakorda dari BAN S/M ini akan menjadi cemeti bagi kami untuk meningkatkan kualitas layanan,” ungkap Ngurah Pasek.
Rakorda tahap I BAN S/M Provinsi Bali juga akan membahas rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Diharapkan rekomendasi tersebut bisa dijadikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bali. tra
