POSMERDEKA.COM, MATARAM – DPW PPP NTB memperingatkan para bakal calon kepala daerah (bacakada) di Pilkada NTB 2024 untuk memastikan parpol koalisi dan pasangannya, paling lambat 30 Mei mendatang. PPP NTB akan memproses para bacakada yang sudah berpasangan dan memiliki pendamping ke DPP partai.
Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, mengatakan, partainya sudah memiliki linimasa tahapan Pilkada. Tanggal 1 Juni akan dilaksanakan rapat pimpinan wilayah (rapimwil) yang mengundang semua ketua, sekretaris dan bendahara DPC PPP di 10 kabupaten/kota, serta pengurus harian DPW, dalam rangka penentuan pasangan calon kepala daerah di NTB. “Rapimwil ini adalah forum untuk kami menentukan sikap dan arah politik, dalam rangka penentuan pasangan calon di Pilkada 2024 untuk dibawa ke DPP,” tegas Muzihir di DPW PPP NTB, Jumat (24/5/2024).
Menurut Wakil Ketua DPRD NTB tersebut, sejauh ini Desk Pilkada DPW PPP NTB menerima pendaftaran sebanyak delapan bacakada untuk Pilgub 2024. Tujuh orang mendaftar sebagai bakal calon gubernur yakni Suhaili FT (mantan Bupati Loteng dua periode); Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi; mantan Gubernur Zulkieflimansyah, mantan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, dan mantan Duta Besar Turki, Lalu Muhammad Iqbal. Untuk bakal calon wakil gubernur adalah Musyaifirin (Bupati Sumbawa Barat dua periode) dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur, Asrul Sani. Dari delapan bacakada, yang positif berpasangan adalah Sitti Rohmi Djalilah-Musyaifirin (Rohmi-Firin) dan Suhaili-Asrul Sani.
“Kalau yang lainnya masih sendiri-sendiri, maka ini yang kami minta sebelum tanggal 30 Mei harus tetap terkait pasangan hingga parpol pengusungnya. Apalagi kami juga akan minta calon kepala daerah untuk melakukan survei,” ulasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk tiga orang bakal calon kepala daerah dari internal PPP di Pilkada 2024 yakni TGH Hazmi Hamzar di Pilkada Lotim, Syirajudin di Pilkada Dompu, dan Weis Arqurnain di Pilkada Mataram. Kepada mereka, PPP mulai memberi surat tugas agar para kader ini mencari pasangan dan parpol koalisinya. Namun, tenggat mereka untuk mencari pasangan dan parpol adalah tanggal 15 Juni.
“Ini sedikit berbeda dengan para calon kepala daerah yang berasal dari luar kader. Namun, tetap ada konsekuensinya, yakni jika sampai batas waktu tersebut belum ada progres, maka surat mandat itu akan diambil lagi,” tegas Muzihir.
Langkah tegas dan tenggat yang diberikan, jelasnya, lantaran PPP NTB tidak ingin ketinggalan kereta alias “digantung” dalam Pilkada kali ini. Sebab, PPP NTB memiliki kursi yang sangat signifikan sesuai hasil Pemilu 2024. Di DPRD NTB, PPP punya tujuh kursi. Jadi, tinggal enam kursi saja sudah bisa mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ke KPU.
“Ini juga termasuk raihan kursi di kabupaten/kota yang juga sangat signifikan, maka kami enggak mau digantung dan ketinggalan kereta,” serunya mengakhiri. rul
