POSMERDEKA.COM, BANGLI – DPRD Bangli, Selasa (17/3/2026) melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Bangli. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika.
Ditemui usai rapat, Suastika menyebut rapat paripurna tersebut membahas usulan dari masing-masing anggota DPRD Bangli, yang akan dituangkan dalam Pokir. Nanti Pokir tersebut akan diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). “Sesuai aturan hari ini, tanggal 17 Maret 2026, adalah hari terakhir penyampaian Pokir-pokir Dewan ini,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, usulan Pokir yang diinput dalam SIPD akan dimasukkan atau dibahas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Meski demikian, dia berujar usulan yang masuk itu tidak serta merta didanai. Sebab, akan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
Usulan yang bisa terinput, ulasnya, adalah usulan yang dilengkapi dengan proposal. Suastika menjamin dalam hal ini tidak ada bagi-bagi anggaran, karena dia tidak boleh memotong usulan. “Ada teman-teman memasukkan usulan hingga 50 kegiatan. Nah ini akan diverifikasi, sehingga tidak tumpang-tindih antara Pokir Dewan dengan usulan yang masuk melalui Musdes dan Musbangcam,” bebernya.
Usulan Pokir, imbuhnya, akan dibahas antara TAPD dan Banggar. Setelah itu baru muncul angka-angka dan mana yang masuk skala prioritas, dan baru bisa diketahui berapa Pokir yang bisa terakomodir. “Berkaca dari pengalaman tahun lalu, Pokir-pokir Dewan bisa didanai sekitar Rp15 miliar. Usulan tidak masuk SIPD tidak akan bisa terinput,” lugasnya.
Menurutnya, untuk menginput data, anggota DPRD disediakan operator, dengan seorang operator melayani empat anggota Dewan. Karena sudah ada operator, dia menilai tidak ada alasan lagi anggota Dewan tidak tahu. Tenggat menginput data adalah malam kemarin. “Tanpa dilengkapi proposal, otomatis akan tereliminasi. Sementara tanpa masuk SIPD, maka usulan ini tidak berani dianggarkan karena kita diawasi oleh KPK,” pungkasnya. gia
