POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Anggaran operasional untuk KPU Bali tak luput dari gunting efisiensi Inpres 1/2025. Sejumlah mata anggaran dipangkas, salah satunya untuk penyewaan mobil operasional. Hanya menyisakan gaji komisioner dan pegawai saja. “Semua kena kecuali gaji, jadi ya harus berhemat,” ucap Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Rabu (26/2/2025).
Dia menuturkan, KPU Bali hanya dibekali anggaran kegiatan rutin saja. Anggaran perjalanan dinas atau perawatan gedung kini dikikis untuk tahun 2025. Anggaran untuk membayar listrik kantor juga berkurang drastis, karena itu semua komisioner dan staf mesti irit memakai listrik. Bahkan petugas pamdal punya tugas tambahan untuk memadamkan lampu yang tidak digunakan.
“Jam 19.00 lampu dipadamkan. Kalau dulu AC dinyalakan sejak awal, sekarang hidup kalau kami masuk kantor, kalau keluar wajib dimatikan. Semua irit biaya,” tegasnya.
Lebih jauh disampaikan, pada saat tahapan Pilkada Serentak 2024, KPU Bali dan kabupaten/kota dibekali mobil sewaan operasional sampai dengan 2025. Kini, karena anggaran sewa kena pemangkasan, mobil dikembalikan ke penyewaan mobil. Beberapa mobil lama di KPU Bali terpaksa dipinjamkan ke kabupaten/kota untuk operasional. Salah satu dampak dari tidak ada mobil operasional, jelasnya, adalah KPU Bali tidak monitoring ke kabupaten/kota.
Disinggung pemangkasan anggaran kendaraan seyogianya tidak dipakai alasan untuk mengurangi kinerja, Lidartawan tidak memungkiri. Hanya, sambungnya, bagaimana komisioner bisa melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang lokasinya ada di desa-desa? Jika tidak difasilitasi dengan kendaraan, pasti akan terganggu.
“Perjalanan dinas sekarang tidak ada, uang bensin tidak ada, lalu bagaimana? Apa kami harus pakai uang sendiri? Kami tidak menuntut harus apa, tapi minimal isi bensin untuk ke lapangan,” paparnya.
KPU, lugasnya, tidak mengeluhkan pemangkasan anggaran. Namun, dia tidak menepis bahwa keadaan ini akan membuat kinerja lembaga tidak optimal. Untuk pemutakhiran data pemilih misalnya, KPU mesti koordinasi dengan kepala desa, dinas kependudukan dan catatan sipil, dan sebagainya.
“Kami sudah biasa minim anggaran, buktinya anggaran Pilgub kemarin kami kembalikan sampai 50%. Tapi (kalau dipotong) ya tidak sedrastis ini. Ibaratnya tidak dapat nasi kotak, nasi jinggo pun tidak masalah. Tapi jangan sampai nasi jinggo pun hilang, kita manusiawi saja,” cetusnya dengan nada dingin.
Dalam kondisi efisiensi, imbuhnya, KPU tidak melalaikan tugas. Pemutakhiran Sipol tetap berjalan jalan, begitu juga pertemuan dengan partai politik tetap diadakan. Pendidikan pemilih tetap dilaksanakan meski tidak dapat anggaran untuk para narasumber. “Kalau itu dipangkas lagi ya pasti terganggu,” tandasnya. hen
