Amankan Pemilih, KPU Minta Pemerintah Petakan Zona Corona

  • Whatsapp
WARGA menyalurkan hak pilihnya di salah satu TPS di Kota Denpasar saat Pemilu Serentak 2019 lalu. Foto: Ist
WARGA menyalurkan hak pilihnya di salah satu TPS di Kota Denpasar saat Pemilu Serentak 2019 lalu. Foto: Ist

DENPASAR – Menjamin keselamatan dalam tahapan pilkada yang diagendakan 9 Desember nanti, pemetaan zona rawan Corona jadi kebutuhan. Menimbang itu, KPU Bali berharap pemerintah membuat dan menyediakan pemetaan zona tersebut. “Kami berharap Satgas Penanggulangan Covid-19 membuat peta daerah yang mana aman dan rawan Corona, untuk mempermudah dan menjamin keselamatan PPDP (proses pemutakhiran data pemilih),” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, Jumat (8/5/2020).

Menurutnya, dengan ada pemetaan itu, maka KPU bisa menerapkan protokol kesehatan Corona dengan lebih rigid. Misalnya, harus ada penjarakan fisik di antara pemilih di TPS tersebut. Atau menyiapkan ruang yang lebih luas untuk bisa menampung pemilih jika menerapkan penjarakan fisik. Jika selama ini balai banjar dijadikan TPS, bisa dipikirkan sejak awal untuk mencari tempat lebih luas. Itu dengan asumsi terburuk bahwa pandemi masih terjadi.

Bacaan Lainnya

Hal lain yang kini sedang dirancang, kata dia, yakni bagaimana mengemas sosialisasi pilkada agar sesuai dengan konteks kekinian dan mudah dicerna masyarakat. Persoalan ini dinilai penting karena, dalam kondisi wabah corona ini, masyarakat kemungkinan banyak yang belum tahu ada opsi pilkada dijalankan pada 9 Desember. Menurutnya, KPU Bali dan jajaran di kabupaten/kota mesti membuat pesan sosialisasi yang efektif dan menarik untuk semua. Singkat kata, sosialisasi mesti membangkitkan harapan masyarakat terhadap pilkada, dan pada saat yang sama menurunkan tensi kecemasan mereka terkait Corona.

Baca juga :  1.106 KPPS Denpasar Reaktif Tes Cepat Covid-19, KPU Duga Ada Upaya Gagalkan Pilkada

Terkait perlunya pengaturan protokol penjarakan fisik saat pencoblosan kelak, anggota Bawaslu Bali, Ketut Rudia, menyatakan sepakat dengan Lidartawan. Kata dia, memberi masyarakat hak konstitusionalnya merupakan amanat penyelenggara pemilu. Namun, pada saat yang sama juga wajib memberi jaminan keselamatan baik kepada pemilih maupun petugas TPS saat pencoblosan dilakukan. Dia mendaku percaya KPU sudah memikirkan potensi persoalan yang terjadi di TPS dalam kondisi pandemi saat ini.

“Saya percaya rekan-rekan KPU sudah memetakan masalah itu, sekaligus mendapat solusinya. Tapi ya semoga Corona ini sudah tidak ada lagi saat pemungutan suara,” ulasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.